BI Sumsel Tingkatkan Pemerataan Transaksi QRIS

Bisnis.com,01 Des 2021, 19:10 WIB
Penulis: Dinda Wulandari
Seorang warga menggunakan pembayaran nontunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) saat membeli kopi di warung kopi Jalik Rumbuk di Mataram, NTB, Selasa (12/1/2021)./ANTARA FOTO-Ahmad Subaidi

Bisnis.com, PALEMBANG — Penggunaan transaksi keuangan secara digital di Sumatra Selatan belum merata lantaran selama ini masih terpusat di Kota Palembang.

Hal tersebut tercermin dari catatan Bank Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan (BI Sumsel), di mana realisasi sebaran penggunaan Quick Response Indonesian Standard Code (QRIS) masih didominasi merchant di Kota Palembang.

Kepala Perwakilan BI Sumsel Hari Widodo mengatakan terdapat lebih dari 300.000 merchant QRIS di provinsi itu.

“Dari jumlah itu, 65 persen berada di Kota Palembang. Sementara kabupaten/kota lain rata-rata berkisar 3-4 persen,” katanya saat konferensi pers peluncuran Digital Kito Galo 2021, Rabu (1/12/2021).

Hari memaparkan beberapa daerah yang masih minim penggunaan QRIS, seperti Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu dan Kota Lubuk Linggau.

Oleh karena itu, kata Hari, bank sentral mendorong agar penggunaan QRIS lebih merata dan bisa menyentuh daerah di luar kota besar.

Dia memaparkan perlu kerja sama dengan pemerintah daerah hingga industri perbankan untuk meningkatkan penetrasi transaksi digital.

“Kami tidak bisa sendiri, perlu ada perbankan juga karena mereka adalah backbone untuk layanan keuangan digital,” ujarnya.

Hari menambahkan pemerataan transaksi digital juga perlu memerhatikan infrastruktur telekomunikasi di daerah itu.

“Karena tentu layanan digital memerlukan infrastruktur, bagaimana akses terhadap layanan, jaringan telekomunikasinya,” ujarnya.

Untuk mempercepat transaksi digital, maka BI Sumsel pun membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di 17 kabupaten/kota di Sumsel serta 1 TP2DD tingkat provinsi.

Menurut Hari, respon pemda terhadap percepatan digitalisasi sangat positif. Pasalnya, bank sentral semula hanya menargetkan dapat membentuk 3 TP2DD di provinsi itu.

Dia mengatakan pihaknya berharap penggunaan QRIS juga dapat digunakan untuk transaksi antara pemerintah dan masyarakat, seperti bayar pajak dan retribusi.

“Tentu juga untuk unit usaha Pemda, termasuk umkm dan vendor lainnya. Bahkan kami juga telah menyasar pedagang pasar-pasar tradisional di Kota Palembang untuk menjadi merchant QRIS,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Azizah Nur Alfi
Terkini