Pemerintah Manfaatkan G20 untuk Mempercepat Pengembangan Kendaraan Listrik

Bisnis.com,13 Des 2021, 20:06 WIB
Penulis: Rayful Mudassir
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengendarai mobil listrik usai Penyerahan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/11/2021). Hyundai menyerahkan 42 unit mobil listrik, yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memanfaatkan agenda G20 pada tahun depan untuk mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 menjadi pemicu percepatan pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

“Kami memanfaatkan agenda G20 untuk mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik. Mumpung ada satu event besar,” katanya saat webinar Misi Tekan Emisi Melalui Kendaraan Listrik-Insentif untuk Konsumen dalam Kebijakan Kendaraan Listrik, Senin (13/12/2021).

Susi menyatakan keyakinannya bahwa percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) akan berjalan baik di masa depan. Pemerintah juga terbuka menerima masukan dari banyak pihak untuk mendukung ekosistem EV.

Kementerian Keuangan bahkan berencana mereview kembali sejumlah kebijakan dan program untuk mendorong percepatan tersebut. Selama ini, setidaknya pengguna KBLBB diberikan insentif berupa Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio dalam kesempatan yang sama menyarankan agar pemerintah turut memberi insentif yang menyasar langsung konsumen. Beberapa di antaranya seperti potongan harga di area parkir maupun tarif tol.

“Saya kira itu satu pendekatan yang cukup bagus. Tidak hanya bicara sedikit-sedikit fiskal manufaktur saja, tapi yang langsung ke masyarakat. Hal seperti ini nanti kami di pemerintah akan mengoordinasikan,” kata Susi.

Sementara itu, dalam perhelatan G20 di Bali pada 2022, PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Hyundai untuk mengadakan kendaraan listrik bagi kepala negara selama konferensi tingkat tinggi itu berlangsung.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan bahwa kerja sama dengan Hyundai dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya.

Saat ini, PLN telah membenamkan 10 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Pada 2022, PLN juga akan menambah lagi jumlah stasiun pengisian sebanyak 10 unit.

Perseroan juga akan membangun stasiun pengisian ultra fast charging. Upaya itu untuk memenuhi kebutuhan pengisian daya saat G20 berlangsung.

“Itu [SPKLU] kapasitasnya minimum 300 KW. Kapasitas rata-rata yang kami pasang adalah yang paling tinggi, 150 KW. Artinya, 2 kali lipat yang harus kami tanam. Kami bekerja sama dengan cepat bagaimana PLN bersama pemerintah dan Hyundai [mempercepat pengembangan SPKLU dan kendaraan listrik di Bali],” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Lili Sunardi
Terkini