Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai semestinya pemerintah memberikan insentif properti yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Insentif tersebut dtujukan untuk pembelian rumah pertama atau yang akan dihuni.
Hal tersebut penting dilakukan saat terjadi perbaikan tren penjualan properti.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal meyakini bahwa sektor properti akan tumbuh positif pada tahun depan. Tingginya kebutuhan hunian dan membaiknya daya beli masyarakat dapat mendorong tumbuhnya penjualan properti.
Insentif properti dapat mendorong potensi pertumbuhan pada tahun depan tersebut. Namun, Faisal menyoroti bahwa pemerintah harus berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah agar akses terhadap hunian yang terjangkau semakin baik.
"Insentif untuk properti, terutama untuk pembelian bangunan perumahan yang layak diberikan itu adalah untuk rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal atau rumah pertama yang dibeli, bukan rumah yang dipakai untuk investasi, karena itu untuk kalangan atas," ujar Faisal kepada Bisnis, Minggu (12/12/2021).
Menurutnya, pembangunan properti seringkali diperuntukkan sebagai investasi bagi masyarakat kalangan atas, akibatnya banyak hunian yang kosong. Faisal menilai bahwa masyarakat kelas atas dapat membeli properti tanpa batas, sehingga berdampak kepada terus meningkatnya harga rumah dan tanah.
"Sementara yang menengah bawah justru semakin lama semakin susah untuk menjangkau hunian, sistem seperti itu mendorong harga rumah dan lahan menjadi terus naik. Semestinya insentif diberikan kepada kalangan menengah ke bawah yang kesulitan untuk menjangkau kebutuhan mendasar, rumah tinggal," ujar Faisal.
Bank Indonesia mencatat bahwa pembiayaan perumahan per Oktober 2021 tumbuh 9,6 persen. Pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) tersebut berpotensi tumbuh hingga dua digit pada akhir 2021 atau menyamai capaian 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel