Untuk beberapa pemerintah negara Barat yang mengatakan bahwa perwakilan mereka tidak akan hadir, langkah seperti itu adalah cara yang relatif mudah untuk memberikan teguran.
Negara-negara tersebut terlihat menghindari langkah yang jauh lebih kontroversial untuk mencegah atlet mereka berkompetisi melalui boikot penuh.
Adapun, mengirim politisi ke Beijing untuk menghadiri Olimpiade akan dipandang sebagai menerima perlakuan pemerintah Presiden Xi Jinping.
Alasannya, acara tersebut merupakan pertaruhan sekaligus masalah prestise bagi Xi dan China.
China menuduh AS menggunakan Olimpiade untuk manipulasi politik dan bersumpah akan memgambil langkah balasan yang tegas. Tapi, China tidak terlalu khawatir dengan sikap AS karena sejumkah negara Barat seperti Italia dan Prancis telah menolak untuk bergabung dengan aksi boikot.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan langkah simbolis itu sebagai tindakan tidak penting. Hanya saja, tentunya akan membuat sedikit perbedaan pada tontonan acara bagi mereka yang berada di dalam venue atau menonton dari jauh. Hal itu jelas tak terbantahkan.
Menariknya, koalisi kelompok hak asasi Tibet, Uighur, Mongolia Selatan, Hong Kong, dan Taiwan yang membentuk kampanye #NoBeijing2022 menyambut baik boikot diplomatik.
Mereka mengajak para atlet, perusahaan sponsor, dan jaringan media bertindak yang sama jika tekanan benar-benar ingin diberikan pada China.
Tidak hanya itu, kelompok hak asasi manusia telah berkampanye agar negara peserta memboikot acara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel