Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies atau Celios menilai bahwa pemerintah harus meningkatkan anggaran vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat pelaksanaannya pada 2022.
Meskipun target vaksinasi dosis pertama 70 persen diperkirakan tercapai pada awal tahun depan, pelaksanaannya perlu dipercepat karena dibayangi risiko varian Omicron.
Ekonom dan Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa terdapat ancaman dari penyebaran varian Omicron, melihat perkembangan di berbagai negara. Jika penyebaran varian itu meningkat, kondisi ekonomi dapat terdampak sehingga berpotensi mengganjal tren pemulihan.
Menurutnya, pemerintah harus belajar dari kenaikan varian delta pada Juli—Agustus tahun ini yang menekan kondisi perekonomian. Percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga keselamatan masyarakat di tengah aktivitas yang sudah lebih terbuka.
"Jumlah penduduk yang bisa divaksin dua dosis baru 50 persen, sedangkan banyak negara yang sudah masuk ke booster. Artinya apa? Pemerintah pun perlu mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi untuk vaksinasi, kemudian untuk persiapan fasilitas kesehatan. Tetap harus berjaga-jaga," ujar Bhima kepada Bisnis, Sabtu (25/12/2021).
Menurutnya, pemerintah harus fokus mempercepat vaksinasi dua dosis kepada sebanyak-banyaknya penduduk untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari varian omicron. Peningkatan dan percepatan realisasi anggaran vaksinasi menjadi pun kunci.
Selain itu, Bhima menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perlunya pembatasan sosial. Pengetatan aktivitas masyarakat menjadi penting jika varian Omicron ternyata membawa risiko besar, sehingga perlu adanya pencegahan penularan.
Anggaran pembatasan sosial itu menurutnya perlu disertai anggaran subsidi bagi sektor-sektor usaha yang sensitif terhadap ketidakpastian kondisi dan kebijakan. Bhima menyebut beberapa sektor di antaranya adalah pariwisata seperti perhotelan dan restoran, serta transportasi.
"Saya usulkan ada stimulus khusus untuk sektor-sektor itu dan pendukungnya. Stimulus khusus itu, mau digunakan atau tidak, yang penting pemerintah harus punya dana cadangan untuk stimulus pada usaha yang sensitif terhadap pembatasan sosial," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel