Bisnis.com, JAKARTA – Harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar global yang naik membuat pemerintah ditempatkan dalam posisi yang penuh dilema.
Pasalnya, kondisi itu akan membuat harga LPG di dalam negeri meningkat, dan nantinya bisa membuat beban pemerintah dalam menanggung selisih harga penjualan semakin besar.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan bahwa naiknya harga kontrak LPG berdampak pada meningkatnya nilai keekonomian dari LPG 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Pasalnya, sebagian besar LPG di Indonesia merupakan produk impor.
“Jika LPG subsidi tidak disesuaikan pasti beban subsidi naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/12/2021).
Komaidi mengatakan, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kondisi tersebut. Langkah efisiensi pun dinilai tidak cukup untuk menjadi solusi bagi pemerintah.
Komaidi berpendapat bahwa pemerintah hanya memiliki dua solusi, yakni menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram atau menambah anggaran subsidi.
“Tergantung kemauan dan kesepakatan politik saya kira nanti, yang sudah-sudah pemerintah tidak akan mengambil risiko,” ujarnya.
Kendati demikian, harga LPG nonsubsidi yang telah disesuaikan terlebih dulu oleh PT Pertamina (Persero) tidak akan berdampak langsung terhadap konsumsi LPG bersubsidi.
Menurut dia, segmen pengguna dari LPG nonsubsidi memiliki profil yang berbeda dan hanya sedikit, karena lebih banyak dikonsumsi oleh industri dan rumah tangga golongan mampu, sehingga potensi terjadinya migrasi dapat diminimalkan.
“Kemungkinan ada dampaknya, namun saya kira tidak terlalu besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel