Perkembangan Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Industri Keuangan Harus Terbuka dan Responsif

Bisnis.com,04 Jan 2022, 21:42 WIB
Penulis: Denis Riantiza Meilanova
Ekonomi digital menjadi pentinig bagi industri jasa keuangan/Shipper Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu tantangan yang harus diwaspadai oleh industri jasa keuangan.

Menurutnya, sektor jasa keuangan adalah sektor terdepan yang akan bertransformasi dengan adanya perubahan teknologi atau adopsi teknologi digital yang semakin canggih. Oleh karena itu, dia meminta agar para pemangku kepentingan senantiasa berpikiran terbuka terhadap segala perkembangan ekonomi digital.

"Terus terang tidak semua policy maker di dunia juga siap dan paham apa yang akan terjadi. Jadi yang paling penting adalah selalu open minded dan terus belajar. Kita juga harus responsif karena kita lihat teknologi digital memberikan banyak sekali progres," ujar Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Virtual Tahun 2022 Baru Sektor Jasa Keuangan, Selasa (4/1/2022).

Dia juga mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan perannya dalam melindungi masyarakat dan konsumen dari dampak negatif atau risiko pemanfaatan ekonomi digital. Aspek perlindungan masyarakat dan inovasi pengembangan teknologi digital di sektor jasa keuangan harus berjalan seimbang.

Sri Mulyani berharap agar industri jasa keuangan bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, sekaligus meningkatkan aspek perlindungan masyarakat dan terus berinovasi.

“Diharapkan [teknologi digital bisa ] memberikan perbaikan akses capital dan inklusi dari sisi keuangan dan dari sisi pemerataan. Jadi down side risk harus diseimbangkan dengan upside benefit yang muncul karena aspek digital ini," katanya.

Selain ekonomi digital, perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor jasa keuangan ke depan. Sri Mulyani menuturkan, dalam mencegah atau menanggulangi risiko katastropik dari perubahan iklim, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Apakah itu menyangkut kebijakan, seperti pemerintah akan lakukan kebijakan transisi ke energi hijau, apakah ini berhubungan dengan regulasi bagaimana kita akan atur sektor keuangan akan makin memiliki prinsip-prinsip environmental, social, dan governance dalam melaksanakan fungsinya dan juga dari sisi membangun institusi maupun market mechanism, seperti carbon market, serta bagaimana menciptakan integrasi pasar keuangan di sektor keuangan yang terus bisa berjalan dan kredible," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Novita Sari Simamora
Terkini