Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan akhirnya buka suara mengenai keterlibatan salah satu pegawainya dalam bancakan aset BLBI.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban membenarkan adanya keterlibatan oknum tersebut. Namun menurutnya, pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam pemalsuan surat BLBI bukan 11 orang melainkan hanya satu orang.
Rionald memaparkan bahwa kasus ini berawal dari adanya surat terkait aset BLBI yang dikeluarkan oleh pejabat Kemenkeu. Setelah ditelisik, pejabat tersebut tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan aset BLBI.
Merasa ada yang janggal, pihaknya kemudian melaporkan ke Bareskrim Polri. Kasus ini kemudian sampai ke Polres Bogor. "Ada pegawai muda kami yang terlibat pemalsuan surat," ujarnya di DPR, Rabu (26/1/2022).
Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyebut sejumlah oknum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ditahan lantaran memalsukan surat tanah terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Mereka melakukan sebelum terbentuknya satgas, setelah BLBI terbentuk dibuka semua dokumennya, ternyata ada yang berubah, ditangkap orangnya," kata Mahfud pekan lalu.
Mahfud menjelaskan bahwa Satgas saat ini terus berupaya menginventaris dan menelusuri semua aset-aset BLBI. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemulihan hak negara yang ditargetkan senilai Rp110 triliun.
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjelaskan bahwa selain aset yang sebelumnya telah disita oleh negara, pihaknya juga terus mengejar aset-aset lain yang masih dikuasai oleh obligor atau pihak lainnya.
Saat ini, kata Mahfud, Satgas telah berhasil mengamankan aset senilai Rp15 triliun. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin, nanti akan ada lagi yang menaruh jaminan setelah diselidiki ternyata jaminannya laut," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel