Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan 16 Perguruan Tinggi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan menyampaikan bahwa 12 PTNBH telah ditetapkan nilai kekayaan awalnya, sedangkan 4 Perguruan Tinggi lainnya yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Malang masih dalam proses penetapan nilai kekayaan awal (PNKA).
Jenis aset PTNBH pun terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan awal PTNBH berupa aset non-tanah dan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah.
Kemenkeu mencatat nilai aset kekayaan awal 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp22,05 triliun, sedangkan nilai barang milik negara (BMN) berupa tanah mencapai Rp161,30 triliun.
“Teman-teman kampus didorong untuk mengoptimalkan BMN berupa tanahnya, dan lainnya juga,” katanya dalam acara Bincang Bareng DJKN, Jumat (28/1/2022).
Encep menjelaskan, masing-masing jenis aset dikelola dengan mekanisme yang berbeda sesuai PP Statuta PTNBH dan PP No. 26/2015.
Tanah pada PTNBH ditatausahakan dalam daftar BMN pada Kemendikbudristek dan ditetapkan status penggunaannya pada Kemendikbudristek. Tanah yang dimaksud digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Statuta PTNBH.
Selanjutnya, PTNBH dapat melakukan pemanfaatan tanah yang masih merupakan BMN dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTNBH.
Tanah yang merupakan BMN tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
Sementara itu, pengelolaan kekayaan awal PTNBH dan tambahan kekayaan lainnya menjadi kewenangan Pimpinan PTNBH masing-masing. Adapun, pencatatan kekayaan PTNBH disajikan dalam LKPP sebagai investasi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel