Bisnis.com, JAKARTA –Berdasarkan data analisis uang beredar yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI), kredit ke sektor UMKM tumbuh 12,2 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp1.147,3 triliun pada 2021.
Namun, realisasi kredit ke UMKM tercatat masih berkontribusi kurang dari 20 persen atau tepatnya 19,93 persen dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp5.755,7 triliun pada tahun lalu. Regulator menargetkan penyaluran kredit ke UMKM dari perbankan nasional dapat menyentuh 30 persen pada 2024.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. hingga akhir kuartal IV/2021 mencatat total kredit dan pembiayaan mencapai Rp1.042,87 triliun.
Apabila dirinci, segmen mikro mendominasi penyaluran kredit dan pembiayaan BRI dengan nominal sebesar Rp483,89 triliun, segmen kecil dan menengah Rp240,35 triliun, segmen korporasi Rp168,27 triliun dan segmen konsumer senilai Rp150,35 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan proporsi kredit UMKM perseroan terus merangkak naik. Sebanyak 83,86 persen dari total kredit emiten bank dengan kode BBRI ini disalurkan kepada segmen UMKM.
“Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan BRI akan terus meningkatkan proporsi tersebut hingga mencapai 85 persen,” ujar Sunarso.
Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI turut mencatatkan peningkatan signifikan terkait penyaluran kredit UMKM. Sepanjang 2021, kredit ke UMKM dari Mandiri naik sebesar 15 persen yoy dengan nilai realisasi menembus Rp103,5 triliun.
Kendati tumbuh di atas kinerja intermediasi bank secara keseluruhan, rasio kredit UMKM Bank Mandiri masih tergolong kecil. Sepanjang 2021, penyaluran kredit perseroan naik 8,86 persen yoy menjadi Rp1.050,16 triliun. Dengan demikian pembiayaan kepada UMKM hanya berkontribusi kurang dari 10 persen atau 9,85 persen.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk meningkatkan porsi pembiayaan UMKM sebesar 30 persen pada 2024 melalui program kolaboratif dan terintegrasi berbasis digital.
Sedikitnya ada 8 rencana kerja yang disiapkan OJK dalam pengembanagn UMKM pada 2022. Sebagian besar merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah dirilis tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Buchori mengatakan rencana kerja pertama adalah meningkatkan peran OJK dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan menjalin kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan asosiasi di beberapa provinsi.
Berikutnya, OJK akan menyempurnakan platform lokapasar atau marketplace UMKM-MU, yang telah diluncurkan pada 2020. Otoritas juga akan mendorong penyaluran akses permodalan lewat implementasi DigiKU dan menyediakan program Pojok UMKM.
“OJK juga meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dan bisnis usaha, membentuk kampus UMKM di beberapa daerah melalui sinergi program kerja antara pemerintah daerah setempat, Perguruan Tinggi Negeri, pelaku startup dan kantor regional OJK,” ujarnya, Jumat (4/2/2022).
Selain itu, OJK akan mengembangkan platform yang berfungsi sebagai pusat informasi bisnis dan database pelaku UMKM nasional, meningkatkan ekosistem UMKM, serta mendorong program UMKM hijau bagi milenial.
UMKM Tergilas Pandemi
OJK mencatat UMKM merupakan satu sektor usaha yang tergilas oleh pandemi Covid-19. Menurut data OJK, sebanyak 84,2 persen UMKM terpaksa mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pengetatan aktivitas masyarakat.
Selain penurunan pendapatan, sebanyak 62,21 persen UMKM juga menghadapi kendala keuangan, di antaranya terkait dengan pembayaran pegawai dan biaya operasional. Di sisi lain, sejumlah tantangan juga akan melintangi upaya pemulihan UMKM nasional pada tahun ini.
Buchori menyebutkan merebaknya penyebaran Omicron sejak November 2021 di Indonesia akan cukup berdampak pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengendalian pandemi dan program pemulihan terhadap UMKM.
Selain itu, munculnya kebijakan The Fed untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset atau tapering juga akan berdampak pada kenaikan suku bunga hingga tiga kali pada 2022. Menurutnya, ini akan turut berdampak pada laju pembiayaan UMKM.
“Perlu adanya peningkatan kesadaran industri jasa keuangan untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30 persen, baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan basis data UMKM, yang mampu dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mempermudah analisa kredit,” pungkasnya.
Buchori melanjutkan tantangan lain dalam pemulihan UMKM nasional adalah terbatasnya produk-produk UMKM lokal yang berorientasi ekspor. Dia menilai diperlukan jalur pembinaan agar mampu mendorong produksi dan adanya permintaan modal yang signifikan.
Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah komposisi kredit UMKM diminta naik secara bertahap hingga mencapai 30 persen. Pada tahun ini atau 2022, paling sedikit sebesar 20 persen dan kemudian 25 persen pada 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel