Kemendagri Gandeng Universitas Tadulako Kaji Isu Politik-Lingkungan di Sulteng

Bisnis.com,05 Feb 2022, 15:28 WIB
Penulis: Wahyu Arifin
Pengunjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (20/3/2018), memprotes eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulteng, serta menuntut kepolisian membebaskan puluhan warga yang ditangkap saat berlangsungnya kericuhan dalam proses eksekusi lahan sehari sebelumnya, penarikan pasukan TNI/Polri, dan meminta Komnas HAM menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM dalam eksekusi itu./Antara-M. Hamzah

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Balitbang Kemendagri) mengajak Universitas Tadulako (Untad) bermitra untuk melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan isu-isu strategis di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kolaborasi tersebut sebagai upaya mengkaji berbagai isu strategis, terutama terkait lingkungan, sosial dan politik yang berkembang di Sulteng.

“Kerja sama ini penting agar Kemendagri dapat memperoleh isu strategis di tataran lokal dengan cepat, selain mendapat masukan secara bottom up,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (5/2/2022).

Menurut Eko, pemerintah pusat akan bekerja lebih optimal bila didukung berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, pengusaha, akademisi, media massa, dan masyarakat. Terlebih, masukan dari kalangan akademisi yang akan menunjang kinerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan.

“Yang paling mengerti isu lokal tentu teman-teman di wilayah tersebut, seperti (masalah) perbatasan, desa, keuangan daerah, politik, terorisme, lingkungan, sosial dan sebagainya. Sehingga diharapkan Untad dapat memberikan masukan isu-isu di Sulawesi Tengah untuk dikaji bersama,” paparnya.

Nantinya, lanjut Eko, hasil kajian tersebut akan dimanfaatkan Kemendagri untuk mendukung perumusan kebijakan di direktorat jenderal dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Akbar Ali wilayah Sulawesi Tengah memiliki sejumlah persoalan yang bisa menimbulkan konflik sosial. 

“Apalagi indeks kerawanan pilkada di Sulawesi Tengah tergolong tinggi. Ini perlu diantisipasi untuk Pemilu 2024 mendatang,” ucap Akbar.

Di sisi lain, Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Mohammad Noval menyinggung isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ia berharap, penanganan isu tersebut menekankan pada kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Dosen dan peneliti Untad, Irwan Waris mengatakan kesiapannya mendukung Kemendagri dalam memberikan masukan kebijakan. Apalagi setiap tahunnya Untad telah memproduksi ratusan judul kajian yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak. Sulawesi Tengah memang dianggap sebagai salah satu provinsi yang cukup krusial, persoalan terorisme MIT, politik dan tambang banyak menjadi sorotan di wilayah ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Wahyu Arifin
Terkini