Bisnis.com, JAKARTA - Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus tetap fokus mencari cara menyelesaikan persoalan likuiditas, di tengah masih berprosesnya pemilihan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA).
F. Ghulam Naja, Ketua Tim Advokasi dan Contingency Plan Serikat Pekerja (SP) NIBA AJB Bumiputera 1912 berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memiliki pola pikir yang sama terkait hal ini.
"Jangan sampai pemilihan anggota BPA menggeser isu permasalahan likuiditas. Kedua permasalahan yang terjadi tersebut tidak dapat diselesaikan step by step, namun harus secara bersama-sama diperhatikan dan diselesaikan secara cepat, apapun itu caranya," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/2/2022).
Manajemen AJB Bumiputera 1912 bersama OJK harus terus mengupayakan penyelesaian likuiditas, sehingga pelayanan kepada pemegang polis, penjaminan hak-hak normatif pekerja dan agen, serta seluruh pemangku kepentingan di internal AJB Bumiputera 1912 tetap berjalan baik, sehingga kegiatan operasional tetap hidup.
Pasalnya, kerugian material maupun non-material makin diderita oleh pemegang polis, karyawan, agen, dan tenaga outsourcing. Salah satunya, sulit mengajukan pinjaman di bank karena punya kaitan dengan AJB Bumiputera 1912.
"Namun, terdapat persoalan yang lebih besar yang dampaknya, yaitu masyarakat tidak percaya dengan AJB Bumiputera 1912 dan bahkan tidak percaya lagi dengan asuransi. Bisa jadi perusahaan ini sudah tenggelam dan industri asuransi sudah semakin tidak diminati," tambahnya.
Adapun menurut Ghulam, pihak karyawan AJB Bumiputera 1912 masih berharap pemerintah bisa hadir dan turut serta dalam menyelesaikan persoalan perusahaan asuransi mutual satu-satunya di Indonesia yang kaya akan sejarah ini.
"Selama beroperasi, pasang surut AJB Bumiputera 1912 sebagai aset bangsa telah memberikan pelajaran dan pengalaman bagi industri perasuransian di negeri ini. Belum lagi sumbangan dalam bentuk setoran pajak bagi pendapatan negara serta lapangan pekerjaan bagi pemangku kepentingan yang berjalan selama ini, hal tersebut tidak boleh dipungkiri oleh pemerintah," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel