Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN menilai pembentukan panitia kerja (panja) Penyelamatan Garuda Indonesia oleh Komisi VI DPR sebagai dukungan politik yang penting bagi kelangsungan maskapai tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif pembentukan panitia kerja penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (16/2/2022).
Erick menyebut pembentukan panja merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.
"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun Rapat Dengar Pendapat yang telah beberapa kali dilakukan antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI," ujarnya, Rabu (16/2/2022).
Erick menilai dukungan politik dari Komisi VI DPR RI sangat penting bagi Kementerian BUMN menyehatkan kembali kinerja Garuda. Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI akan terus bersinergi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami Garuda.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN juga akan memaparkan secara rinci mengenai rencana bisnis dan transformasi Garuda ke depan kepada Komisi VI DPR RI.
"Seperti yang sering saya sampaikan, BUMN tentu tidak bisa sendirian, ini eranya kolaborasi termasuk dalam memperbaiki kinerja Garuda yang juga memerlukan dukungan Komisi VI DPR RI," ungkapnya.
Komisi VI DPR RI, menurutnya, akan mengawal proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Erick menyebut transformasi menjadi keharusan bagi Garuda agar mampu bertahan di situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan juga menatap prospek bisnis pasca pandemi.
Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda.
"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," kata Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel