Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan skema berbagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) dalam pembiayaan APBN tidak akan dilanjutkan pada 2023.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi daring Urban G20: Isu Perkotaan pada Presidensi G20 Indonesia, Rabu (16/2/2022).
“Pada 2023, peran BI diharapkan kembali untuk bisa menangani secondary market terutama surat berharga negara,” katanya.
Sebagaimana diketahui, BI dan Kementerian Keuangan kembali menyepakati skema burden sharing berdasarkan Surat keputusan bersama III pada tahun lalu.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, BI berkontribusi dalam pembiayaan APBN dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.
Pemerintah pun mendorong perbankan yang sebelumnya aktif dalam melakukan pembelian SBN untk mulai aktif menyalurkan kredit pada 2023.
“Perbankan yang memberikan kredit tentu harus switch asset, berarti harus lepas dari SBN,” kata Airlangga.
Sebagai informasi, BI masih melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 sebesar Rp3,56 triliun hingga 8 Februari 2022.
Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel