Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa kesenjangan kualitas fasilitas umum sangat memengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di berbagai daerah. Transfer anggaran ke daerah harus terealisasi dengan baik agar terdapat perbaikan kualitas fasilitas umum.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) disaksikan secara daring, Kamis (10/3/2022). Sosialisasi itu berlangsung secara luring di Demak, Jawa Tengah.
Dia menjelaskan bahwa salah satu poin UU HKPD adalah mengubah ketentuan pengelolaan transfer ke daerah. Hal tersebut mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otsus, hingga dana desa.
Menurutnya, perubahan ketentuan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif. Hasil akhirnya, kebijakan itu menyasar pengentasan ketimpangan fasilitas umum antardaerah.
"Transfer dana bertujuan agar berbagai macam perbedaan kesenjangan makin dikecilkan. Artinya tidak ada lagi yang bilang saya untung lahir dari keluarga di daerah yang kaya, fasilitas umumnya bagus, transportasi bagus, sampah diangkut dengan rapi, sekolahnya bagus, puskesmasnya bagus, jadi anaknya pasti tidak kurang gizi," ujar Sri Mulyani pada Kamis (10/3/2022).
Menurutnya, keseluruhan fasilitas umum yang baik itu dapat tercipta melalui penggunaan anggaran daerah yang optimal. Kondisi yang kondusif itu dapat mendorong manusia di daerah untuk tumbuh dengan baik sehingga memiliki kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang berkualitas.
Hal tersebut kemudian akan memengaruhi produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menekan kemiskinan. Sementara sebaliknya, daerah dengan fasilitas umum yang buruk dapat menghambat penurunan tingkat kemiskinan karena masyarakat tidak hidup dengan ideal.
"Sementara ada anak yang lahir dari keluarga di daerah yang miskin, puskesmasnya jauh, sampah-sampah tidak terangkut, suasana di dalam fasilitas umumnya sangat buruk, anaknya sering sakit, sehingga kalaupun disekolahkan sekolahnya tidak bagus kualitasnya, anaknya tidak berprestasi, sehingga dia akan meneruskan warisan kemiskinan," ujar Sri Mulyani.
Dia pun mendorong agar pemerintah daerah dapat berkeja sama dalam memengangi kesenjangan kualitas fasilitas umum melalui penggunaan anggaran dengan baik. Kinerja belanja yang baik pun dapat membuat pemerintah daerah memperoleh anggaran lebih besar di kemudian waktu.
"Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pelayanan sehingga bisa memutus rantai kemiskinan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel