Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan perumahan pada 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Pada 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun, yakni Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok.
“Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai. Ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan atau pengembang dalam menyediakan rumah subsidi memperlihatkan tren yang meningkat. Namun, sebagai OIP [Operator Investasi Pemerintah] kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto melalui siaran pers, Rabu (16/3/2022).
Adi menyampaikan bahwa BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan amanah yang diberikan untuk mengoptimalisasikan dana FLPP sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Semenjak ditunjuk sebagai OIP pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun, sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp78,19 triliun.
BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera, dalam rangka mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut kinerjanya atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.
Pertama, layanan prima dengan indikator kinerja utama, yakni realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumah oleh MBR. Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan dengan indikator kinerja utama antara lain, rekonsiliasi dengan bank penyalur dan penyelesaian temuan auditor.
Ketiga, kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja utama, yakni ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).
“Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya,” tutur Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh BP Tapera sebagai OIP tersebut, Hadiyanto mengingatkan BP Tapera agar menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.
”Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” ujarnya.
Di sisi lain, Adi yakin BP Tapera tidak hanya mampu menyalurkan dan mengelola dana FLPP sesuai target yang ditetapkan secara akuntabel, tetapi juga mampu merealisasikan penyaluran pembiayaan Tapera berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR) sesuai target RPJMN tahun 2020 – 2024 sebesar 100.000 unit rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel