Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) menargetkan untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue pada akhir tahun 2022.
Rights issue yang akan dilakukan BINA tidak terlepas dari upaya memenuhi batas minimum modal inti sebesar Rp3 triliun pada tahun ini. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/2020 tentang konsolidasi bank umum.
Pemenuhan modal inti tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2020 dan paling lambat wajib dipenuhi pada 31 Desember 2022. Berdasarkan laporan keuangan per Januari 2022, BINA memiliki ekuitas Rp2,37 triliun, butuh sekitar Rp700 miliar lagi untuk memenuhi ketentuan.
“Rencana rights issue untuk memenuhi persyaratan permodalan dari OJK akan dilaksanakan di kuartal IV/2022, seperti yang kami lakukan di tahun 2021,” ujar Direktur Utama Bank Ina, Daniel Budirahayu kepada Bisnis, Rabu (24/3/2022).
Bank Ina pada akhir tahun lalu telah melaksanakan periode perdagangan HMETD yang berlangsung pada 3 – 9 Desember 2021. Daniel mengatakan bahwa aksi tersebut telah terserap 100 persen, bahkan melampaui target.
Seluruh dana yang diperoleh dari rights issue rencananya akan digunakan untuk modal kerja sehubungan pelaksanaan kegiatan operasional serta pengembangan usaha perseroan.
Pengembangan usaha yang dimaksud dikategorikan sebagai operational expenditure (OPEX), yaitu perseroan melakukan pengembangan digitalisasi melalui pihak ketiga.
Sementara itu, biaya IT untuk pengembangan digitalisasi, terutama untuk lisensi perangkat lunak yang bersifat subscription dan infrastruktur yang bekerja sama dengan cloud provider dan managed service provider, pembayaran dilakukan secara berkala, yakni per tahun.
Pada 2022, BINA menargetkan ekspansi kredit tumbuh di kisaran 20 persen hingga 30 persen. Pertumbuhan ini seiring dengan harapan ekonomi nasional yang lebih prospektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel