Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan antara Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dan Islamic Development Bank atau IsDB terkait PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. menyasar dua tujuan utama, yakni penyehatan bank syariah tersebut dan perluasan investasi Indonesia di jazirah Arab.
Pada 16 November 2021, IsDB menghibahkan 7,9 miliar saham Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada BPKH. IsDB melepas statusnya sebagai pemegang saham pengendali BMI sehingga berganti menjadi BPKH, dengan kepemilikan saham mencapai 78,45 persen.
BPKH kemudian menyuntikkan dana segar Rp1 triliun dalam aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Sebagai pemegang saham pengendali, BPKH juga akan membeli instrumen subordinasi dengan berbasis akad syariah sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.
Anggota BPKH Bidang Investasi dan Kerjasama Luar Negeri Hurriyah El Islamy mengungkapkan bahwa pada mulanya, IsDB memiliki rencana yang berbeda terkait BMI. Bank pengembangan itu asalnya justru ingin melepas seluruh saham Bank Muamalat.
Menurut Hurriyah, pihaknya tak tinggal diam saat mendengar rencana itu. Sontak pihaknya pun membujuk agar IsDB tak melepas seluruh kepemilikan sahamnya, meskipun akan menjadi milik BPKH.
"Sebenarnya mereka mau exit [melepaskan seluruh kepemilikan saham di BMI]. Saya bujuk mereka, please stay, karena kalau kami nanti sudah ke sana [mengembangkan BMI], anda strategic partner kami dan anda akan lihat ini [BMI] bisa tumbuh kembali," ujar Hurriyah pada Jumat (25/3/2022).
Dia meyakinkan IsDB dengan berbekal sejumlah portofolio dan rencana investasi BPKH di Arab Saudi. Investasi BPKH tentu akan menarik mata IsDB, karena dana kelolaan dari para jemaat haji itu pada 31 Desember 2021 telah mencapai Rp158,88 triliun.
Dari jumlah tersebut, penempatan investasi BPKH ke luar negeri masih berkisar 1 persen. Menurut Hurriyah, status IsDB yang masih memegang saham BMI dapat menjadikannya mitra strategis BPKH dalam memperluas investasi di luar negeri.
BPKH merencanakan 9 proyek investasi di Arab Saudi dengan target realisasi yang membentang pada 2022 hingga 2025. Sejumlah rencana itu di antaranya adalah investasi pabrik makanan, hotel Indonesia, rumah Indonesia, rumah sakit, dan tempat istirahat (rest area) yang berlokasi di Mekkah, Arab Saudi.
Jenis investasi itu beragam, misalnya di pabrik makanan BPKH akan mencatatkan kepemilikan saham. Sementara itu, untuk proyek rumah sakit, universitas, pusat riset, perusahaan transportasi, pabrik bus elektrik dan truk, serta rest area akan berupa kerja sama investasi.
"Sebagai salah satu shareholder [BMI], sudah enak tuh ada entitas di sana [Arab Saudi], jadi potensi kita untuk pelebaran atau perluasan investasi di sana akan lebih baik," ujar Hurriyah.
Dia pun menyebut bahwa posisi IsDB sebagai pemegang saham akan sangat krusial dalam pengembangan bisnis Bank Muamalat. Menurut Hurriyah, terdapat potensi bisnis sangat besar dari BMI yang dapat didukung oleh OsDB, yakni transaksi perbankan Indonesia–Arab Saudi.
Bank Muamalat dapat memperluas cakupan transaksinya sehingga dapat menjadi pegangan para jemaat haji saat berada di Arab Saudi. Menurut Hurriyah, potensi digital banking dan e-payment gateway dapat terbuka lebar, terlebih perjalanan ibadah haji telah kembali buka pada tahun ini.
"Ini menjadi strategi penyehatan, bersama dengan rencana initial public offering [IPO] 2023 nanti," ujar Hurriyah.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menuturkan bahwa melalui kepemilikan BMI, pihaknya dapat menjangkau dan melayani lebih banyak calon-calon jemaah haji. Di sisi lain, Bank Muamalat juga memiliki jaringan yang kuat di sektor perhajian, umrah, pembiayaan UMKM, serta pasar konsumen muslim.
"Nilai manfaat bisa dividen, capital gain dan juga bagaimana BPKH memanfaatkan cabang BMI di seluruh Indonesia dan layanan digital untuk bisa memberikan layanan," ujar Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel