Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa persepsi masyarakat terhadap dirinya identik dengan pajak dan utang. Menurutnya, pemerintah harus mampu menyampaikan kebijakan dan hasil kerja dengan kepada masyarakat untuk menepis berbagai persepsi juga sebagai bentuk pertanggung jawaban.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara serah terima barang milik negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada sejumlah pemerintah daerah dan lembaga. Penyerahan itu berlangsung pada Selasa (29/3/2022).
Sri Mulyani menyebut bahwa pengelolaan BMN merupakan salah satu bentuk kerja pemerintah yang dapat terasa langsung oleh masyarakat. Sementara itu, kerja lainnya kadang tidak terasa secara langsung oleh masyarakat, sehingga kerap terdapat sejumlah persepsi kepada pemerintah, seperti yang Sri Mulyani alami sendiri.
"Orang kalau melihat saya ingatnya 'wah ini akan dipajaki', 'pasti mau utang'. Kalau Pak Basuki [Menteri PUPR] kan orang ingat 'oh, bikin jalan, bikin jembatan'," ujar Sri Mulyani pada Selasa (29/3/2022).
Padahal, menurutnya, penarikan pajak dan penerbitan utang merupakan salah satu bentuk kerja Kementerian Keuangan. Hasil kerja itu dapat berupa belanja negara, seperti pengadaan vaksin, penyaluran bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi aset negara.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah BMN agar pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat melanjutkan pengelolaan aset sekaligus memanfaatkannya. Keberadaan BMN pun dapat membuat masyarakat lebih merasakan manfaat dari kerja pemerintahan.
"Karena terkadang masyarakat tidak merasa memiliki terhadap aset negara [yang tidak berbentuk fisik]," ujar Sri Mulyani.
Dia menjelaskan bahwa total terdapat Rp488 triliun BMN yang dihibahkan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019, nilai hibah BMN mencapai Rp57,5 triliun, lalu pada 2020 senilai Rp102,6 triliun, dan pada 2021 meningkat hingga Rp328,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel