Kejar Tayang 2024 sebelum Pemerintahan Berganti, Ini Strategi Hutama Karya Kelarkan Proyek

Bisnis.com,07 Apr 2022, 15:53 WIB
Penulis: Muhammad Ridwan
Setelah Uji Laik Fungsi (ULF) di JTTS ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 4 (Indrapuri–Blang Bintang) pada 11–18 Juni 2020, Hutama Karya telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Penetapan dan Pengoperasian Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 4 (Indrapuri–Blang Bintang). /Hutama Karya

Bisnis.com, JAKARTA - Target pemerintah untuk menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur hingga 2024 mendatang membuat badan usaha memutar otak untuk bisa mencapai target tersebut.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Tjahjo Purnomo mengatakan hingga 2024, perseroan masih akan fokus pada penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1, serta sejumlah proyek strategis nasional lainnya seperti Bendungan dan proyek konstruksi lainnya.

Di tengah pandemi Covid-19, untuk memastikan proyek terus berjalan dan tidak terjadi lockdown, maka penerapan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat diterapkan pada lingkungan proyek.

"Di samping itu Hutama Karya fokus dalam digitalisasi teknologi konstruksi, salah satunya melalui penggunaan metode BIM, dan LiDAR, serta peningkatan kapasitas human capital-nya agar pengerjaan proyek dapat lebih efisien dan tepat waktu. Hutama Karya optimis akan hal tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/4/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal menyiapkan anggaran untuk proyek-proyek prioritas yang bisa dikejar penyelesaiannya hingga 2024.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melihat kesanggupan anggaran untuk penyelesaian proyek infrastruktur. Dia mengatakan ketersediaan anggaran akan terus dikaji setiap tahunnya mulai dari 2023 sampai dengan 2024.

“Kita akan prioritaskan pada yang memang sudah benar-benar dimulai yang akan selesai pada 2023, pada 2024 paling tidak pada semester 1 itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Penyelesaian proyek pada 2024 ditujukan agar masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak meninggalkan warisan proyek infrastruktur mangkrak pada pemerintahan terpilih selanjutnya.

Untuk mengimplementasikan arahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) akan lebih selektif dalam memulai proyek baru pada tahun depan untuk mencegah adanya proyek mangkrak.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya akan memastikan tidak ada proyek yang mangkrak pada saat kabinet Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024.

"Tapi tidak berarti juga kita tidak membangun sesuatu yang baru karena ada target-target yang harus kita penuhi, tapi kita lebih selektif," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Kahfi
Terkini