PKS Desak Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan Pajak hingga BBM

Bisnis.com,09 Apr 2022, 13:37 WIB
Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Sejumlah warga antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) pascagempa di salah satu SPBU Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2020). /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mendesak pemerintah harus melindungi rakyat dari efek kenaikan pajak hingga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut sangat berdampak pada daya beli.

“Kenaikan BBM, pajak pertambahan nilai (PPN), dan harga pangan secara serentak akan memukul daya beli masyarakat secara keseluruhan,” katanya kepada wartawan melalui pesan instan, Sabtu (9/4/2022).

Anis menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek.

“Pemerintah harus hitung dengan cermat dampak ekonomi dan sosial, seburuk apa dampaknya, terutama bagi tingkat kemiskinan dan terpukulnya daya beli,” jelasnya.

Menurut Anis, Indonesia memiliki keunikan. Berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur, hingga tepung terigu rutin mengalami kenaikan pada bulan Ramadan.

“Tetapi reli kenaikan harga kebutuhan pokok awal tahun ini tidak wajar karena terjadi 30 hari sebelum ramadhan,” terangnya.

Wakil Ketua BAKN DPR ini menyebut pemerintah harus melihat sejauh apa efek berganda kenaikan tersebut pada inflasi dan daya beli masyarakat.

“Pemerintah harus lindungi rakyat dari semua efek kenaikan harga barang pokok, pajak, juga BBM. Perlu dipastikan angka kemiskinan tidak kembali beranjak naik,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Nancy Junita
Terkini