Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya harga minyak dunia yang lebih dari US$100 per barel, menyebabkan terkereknya harga Indonesia Crude Price (ICP) atau indeks minyak mentah Indonesia sebesar US$17,78 per barel dari semula US$95,72 per barel menjadi US$113,5 per barel.
Dengan kenaikan harga minyak tersebut, SKK Migas memanfaatkan momentum dengan mendorong KKKS untuk melakukan investasi yang lebih agresif, serta mendorong KKKS untuk melaksanakan programnya lebih awal sejak awal tahun.
Deputi Operasional SKK Migas, Julius Wiratno mencatat, saat ini beberapa KKKS melakukan pembahasan mengenai penambahan program kerja.
“Ada beberapa KKKS yang sedang melakukan pembahasan untuk review dan evaluasi tekno-ekonomis untuk menambah program kerja, khususnya work over dan well service dengan memanfaatkan peluag harga migas yang terdongkrak naik saat ini,” terang Julius, Jumat (8/4/2022).
Meski demikian, investasi hulu migas di Indonesia masih dianggap kurang menarik dibandingkan dengan negara lain, yang ditandai dengan beberapa perusahaan migas raksasa seperti ConocoPhilips dari Blok Koridor, Chevron dari Blok Rokan, Shell dari Masela, dan Total di Blok Mahakam, yang pamit dari Indonesia.
Menurut Julius, masalah fiskal masih menjadi batu sandungan bagi perkembangan investasi hulu migas di Indonesia.
“Kendalanya terutama fiscal arrangement, ini yang masih kita perlu perbaiki, dengan melihat kompetisi di negara lain,” tutur Julius.
Meski demikian, Julius optimis investasi hulu migas masih tetap menarik di masa mendatang.
“[Investasi] Hulu migas masih akan tetap menarik karena masih dominan menyumbang revenue bagi negara dan juga demand yang masih tinggi untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. The show must go on!” tegas Julius.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer, Komaidi Notonegoro membeberkan ‘biang kerok’ penyebab seretnya investasi hulu migas di Indonesia.
“Kendala utama investasi hulu migas adalah masalah fiskal dan bagi hasil. Sehingga menyebabkan IRR industri hulu migas Indonesia kalah kompetitif dibandingkan dengan negara lain,” ucap Komaidi kepada Bisnis, Jumat (08/04/2022).
Komaidi menambahkan, masalah perizinan turut menghambat perkembangan investasi hulu migas nasional.
“Belum lagi juga ditambah masalah lain seperti masalah perizinan yang kompleks sehingga menambah investasi biaya tinggi. Untuk berinvestasi [di sektor hulu migas di Indonesia] perlu perizinan ke 15-16 Kementerian/Lembaga, hanya izin di Kementerian ESDM saja yang sudah lebih simple,” tandas Komaidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel