Beda Aksi BEM SI dan BEM Nusantara Sampaikan Aspirasi ke Pemerintahan Jokowi

Bisnis.com,12 Apr 2022, 08:50 WIB
Penulis: Aliftya Amarilisya/Abu Nadzib
Aliansi BEM SI memadati depan gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Soebroto, Senin (11/4/2022). JIBI/Bisnis- Indra Gunawan

Bisnis.com, SOLO - Aksi unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode pada Senin (11/4/2022) kemarin terjadi di banyak tempat di Tanah Air.

Di Jakarta sendiri aksi demo melibatkan ribuan mahasiswa yang merupakan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Diketahui, mereka tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia atau yang juga dikenal dengan sebutan BEM SI.

Dilansir dari akun Instagram @bem_si, Selasa (12/4/2022), dalam aksi tersebut mereka membawa empat tuntutan di mana yang pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kemudian yang kedua ialah mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat, sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.

Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024, atau masa jabatan presiden tiga periode.

Lalu, tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Sementara itu, tak berbeda dari BEM SI, BEM Nusantara juga menyuarakan isu yang sama. Akan tetapi, ia memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi.

Seperti yang diketahui, BEM Nusantara memilih metode audiensi dengan sejumlah pihak. Pada Jumat (8/4/2022) lalu, mereka pun bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat.

"Kali ini kami lebih memakai jalur audiensi, apa yang bisa kita sampaikan ya kami sampaikan. Jika program tersebut baik kepada masyarakat, ya enggak ada alasan ditolak. Tetapi program pemerintah yang kurang berpihak ke masyarakat, memang kita tolak," kata Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa, Ahmad Marzuki.

Meski begitu, Marzuki berkata, keputusan untuk mengikuti demo 11 April diserahkan kepada masing-masing wilayah.

"Kami tidak ikut aksi besok tanggal 11 di Jakarta, tapi kami tidak membatasi teman-teman di daerah untuk melakukan aksi. Keputusan aksi nanti di tiap-tiap wilayah," katanya.

Sementara itu, dikutip dari Tempo, Wiranto mengatakan kecil kemungkinan peluang terjadinya Jokowi 3 periode lewat amandemen UUD 1945. Pasalnya, ada banyak sekali syarat untuk mengubah UUD, di antaranya mengumpulkan suara yang setuju, sedangkan saat ini baru 3 partai politik yang menyuarakan isu ini.

Kedua, pihaknya mengatakan, sejauh ini tak ada kegiatan apapun di DPR maupun lembaga pemilu yang mengisyaratkan penundaan pemilu. Ketiga, pemerintah masih sibuk dengan persoalan penyehatan ekonomi nasional dan mitigasi Covid-19.

Di sisi lain, Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai BEM Nusantara cenderung elitis. Ia bahkan menganggap BEM Nusantara berada di belakang pemerintahan.

“Selalu ketika BEM SI melakukan gerakan di lapangan, BEM Nusantara selalu mendekati kekuasaan. Saya melihat BEM Nusantara itu sangat pragmatis dibanding BEM SI,” ujar Ubedilah melalui kanal YouTube Hersubeno Point.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aliftya Amarilisya
Terkini