Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina yang memberikan dampak bagi perekonomian global turut menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang berlangsung pada Rabu (13/4/2022). Rapat itu dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, sebagai pelaksana anggaran.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2022 telah mengantisipasi risiko besar seperti mutasi varian Covid-19—yang kemudian terjadi saat omicron menyebar. Namun, ternyata terdapat risiko lainnya yang muncul dan sangat memengaruhi perekonomian, yakni serangan Rusia ke Ukraina.
Menurutnya, kondisi itu dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan APBN 2022. Indonesia menuai berkah atas tingginya harga komoditas yang merupakan imbas dari konflik Rusia dan Ukraina, tetapi di sisi lain kenaikan harga energi membebani subsidi.
"[Konflik Rusia dan Ukraina] ini berpotensi, dari pelaksanaan APBN 2022 mengalami perubahan, baik dari sisi penerimaan negara yang di satu sisi akan mendapatkan pendapatan dari pemulihan ekonomi maupun dari kenaikan harga komoditas, tetapi juga dari sisi belanja negara, terutama belanja untuk melindungi masyarakat kita," ujar Sri Mulyani pada Rabu (13/4/2022).
Tingginya harga energi membuat biaya produksi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat, tetapi pemerintah tidak dapat serta merta menaikkan harga listrik dan BBM karena akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, terdapat subsidi dan kompensasi dari APBN untuk menutupi selisih harga jual dengan biaya produksinya.
Sri Mulyani menyebut bahwa mekanisme itu merupakan bentuk dari fungsi APBN sebagai penyeimbang perekonomian. Dia sering menggunakan istilah shock absorber, yakni APBN menjadi alat untuk menerima guncangan perekonomian sehingga masyarakat tidak merasakan getaran yang besar.
Berikut Postur APBN 2022 yang pada awalnya direncanakan pemerintah:
- Pendapatan negara: Rp1.846,1 triliun
- Perpajakan: Rp1.510 triliun
- PNBP: Rp335,6 triliun
- Hibah: Rp0,6 triliun
- Belanja Negara: Rp2.714,2 triliun
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp1.944,5 triliun
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Rp769,6 triliun
- Defisit APBN: Rp868 triliun (4,85 persen terhadap PDB)
"Target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun untuk mengantisipasi tren makro global dan memulihkan aktivitas perekonomian domestik," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel