Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kapala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Usai dilantik , Raja Juli Antoni melakukan proses serah terima jabatan (Sertijab) pada Rabu (15/6/2022) sore di Gedung Kementerian ATR/BPN. Dia akan meneruskan tugas yang sebelumnya diemban Surya Tjandra sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.
Raja Juli pun menceritakan awal mula dirinya akhirnya ditunjuk Jokowi menjadi Wamen ATR/BPN untuk mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.
"Kemarin sore dipanggil Pak Presiden [Jokowi], agak di luar dugaan, saya tidak terlalu yakin ditunjuk jadi Wamen, tapi di ruangan ada Pak Hadi. Sekalian dikenalkan, ini menterinya dan wamennya. Agak deg-degan juga," kata Raja di acara Sertijab Menteri ATR/BPN dan Wamen ATR/BPN, Rabu (15/6/2022).
Raja mengatakan meski dirinya selama ini tidak pernah bergelut di bidang pertanahan, tapi dia memastikan kesiapan untuk membantu tugas-tugas Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Pertama [jadi Wamen ATR/BPN] bagi saya adalah sebuah amanah yang tidak mudah sama sekali, dengan kerendahan hati harus mengakui ini bukan bidang yang saya geluti selama ini. Namun, saya terlibat di beberapa tempat studi di Inggris untuk mediasi tentang kasus pertanahan," ujarnya.
Dia pun berjanji akan segera mempelajari dan memahami terkait persoalan di bidang agraria. Pasalnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sisa tugas pemerintahan saat ini tidak banyak lagi.
"Tentu saya akan menjadi fast learner, quick learner dengan bimbingan senior dan pegawai ATR/BPN," tuturnya.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyebut bahwa dirinya dilantik Presiden Jokowi untuk menangani permasalahan konflik agraria dan sertifikasi tanah yang masih terjadi saat ini.
"Tadi Pak Presiden menyampaikan, pertama menyelesaikan konflik agraria. Saya baca di Wakatobi, Presiden menyampaikan arahan banyak terjadi pedang-pedangan, banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih, oleh karena itu, ini harus diselesaikan secara maksimal, secepat mungkin, sebanyak mungkin," katanya di Istana, Rabu (15/6/2022).
Dia melanjutkan, permasalahan kedua yang harus diselesaikan adalah proses sertifikasi tanah. Menurutnya, Presiden mengarahkan agar program sertifikasi tanah dilanjutkan semaksimal mungkin hingga 2024. Kepala Negara mengatakan, sambung Raja, salah satu masalah utama yang harus diselesaikan adalah mafia tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel