Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya kesalahan dalam tata kelola insentif dan fasilitas perpajakan yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional sepanjang tahun lalu.
Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, total realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pos insentif usaha mencapai Rp67,57 triliun.
Namun setelah melakukan penelitian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2021 menemukan total realisasi fasilitas dan insentif perpajakan pada PEN mencapai Rp75 triliun.