Bisnis.com, JAKARTA - Kemampuan pemerintah untuk mengoptimalisasi potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun ini terbilang masih stagnan meskipun tarif pajak atas konsumsi dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen tahun ini.
Hal ini tak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari adanya fasilitas pengecualian atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga kebijakan restitusi dipercepat.
Pemerintah mengeklaim daya beli masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, menyusul padatnya insentif fiskal dalam rangka merangsang gairah konsumsi.