Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Program pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan resmi berakhir setelah 5 tahun di Kalimantan Timur. Manajer Senior Terrestrial YKAN Niel Makinuddin menyatakan setelah itu kegiatan akan terus dilanjutkan ke arah yang lebih baik ke depannya.
“Apa yang sudah kami kerjakan bersama adalah modal penting untuk menyukseskan pencapaian pembangunan hijau [khususnya komoditas kelapa sawit] di Kalimantan Timur,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).
Dia mencontohkan kehadiran WebGIS perkebunan sebagai bagian dari pengelolaan sistem data dan informasi, memberikan data yang akurat bagi pengambil kebijakan. Menurutnya, teknologi spasial membantu pengawasan luasan perkebunan, sekaligus mencegah kejadian tumpang tindih izin.
Selanjutnya, dia mengatakan kehadiran pendekatan SIGAP di sektor perkebunan kelapa sawit telah membantu penguatan kapasitas di sektor perkebunan untuk memperbaiki tata kelola dan tata guna lahannya.
“Perencanaan kampung, adalah modal dasar dalam integrasi pembangunan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan di tingkat yurisdiksi terkecil, yakni desa atau kampung,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Profesor Daddy Ruhiyat menyatakan, perkebunan berkelanjutan adalah upaya Kaltim dalam menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan (perkebunan dan kehutanan).
Daddy melanjutkan Kalimantan Timur sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang juga dihasilkan dari Program Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi sejak 2018.
“Payung hukum inilah yang menjadi cantolan dan arah dalam kebijakan Kalimantan Timur ke depannya tentang perkebunan berkelanjutan,” ujarnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa meski program pembangunan perkebunan berkelanjutan sudah berakhir, secara substansial sektor perkebunan di Kaltim sudah siap menuju perkebunan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat luas peruntukan lahan untuk perkebunan di Bumi Etam mencapai 3,27 juta hektare pada 2021. Dari total luasan tersebut, yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sekitar 2,75 juta hektare di mana sekitar 1,28 juta hektare adalah perkebunan kelapa sawit aktif .
Sebagai informasi, terdapat lima tujuan program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi, yaitu penguatan tata kelola, tata guna lahan dan kapasitas pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menata lahan dan mengelola konflik untuk memperoleh manfaat dari perkebunan sawit.
Kemudian, analisis sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan, penyediaan rekomendasi kebijakan dan insentif bagi pemerintah daerah dan sektor swasta dan forum multi pihak sebagai ruang dialog untuk memberikan rekomendasi penyelesaian isu-isu perkebunan kelapa sawit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel