Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyerahkan dokumen permohonan rekomendasi teknis kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS). Saat ini ada 3 unit yang sudah disetujui dari 10 unit yang telah diajukan.
Ketua Apkasindo mengatakan, penyerahan tersebut dilakukan oleh perwakilan Apkasindo yang berasal dari 22 provinsi kepada Direktorat Perkebunan Kementan pada Senin (4/7/2022). Menurutnya, penyerahan dokumen tersebut merupakan buntut dari harga tandan buah segar (TBS) sawit yang beberapa bulan ini anjlok drastis.
“Untuk itu petani sawit harus segera masuk kesisi hilir, yaitu dengan mendirikan PKS dan Pabrik Minyak Goreng Sawit [MGS] dan Pabrik Minyak Makan Merah [M3],” ujar Gulat, Selasa (5/7/2022).
Gulat menuturkan ketiga unit PKS ini adalah di Provinsi Papua Barat yaitu di Kabupaten Manokwari, di Kalimantan Barat Kota Singkawang, dan Provinsi Banten.
“Adapun usulan dari pendirian PKS Petani ini semula 10 unit, namun yang baru disetujuin oleh BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] baru 3 unit,” tuturnya.
Pada pertemuan tersebut, Gulat mengatakan bahwa persoalan TBS saat ini sangat komplek dan berbelit-belit. Semua permasalahan yang terjadi saat ini bermula dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, namun petani sawitlah yang paling dirugikan sebagai akibatnya.
Menurutnya, harga TBS petani sudah berada pada titik terendah sejak 3 bulan terakhir yakni di Rp1.250-1500/kg. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya hasil tender minyak sawit mentah (CPO) di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang pada Senin (4/7/2022) berada pada angka Rp7.775/kg.
Padahal, harga CPO di Rotterdam US$1.480/ton atau Rp22.200/kg dan di Malaysia RM 4.555/ton atau Rp15.500/kg. Dia menilai, rendahnya harga CPO Indonesia akibat penerapan domestick market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), Floush Out (FO), Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE).
“Akibatnya harga CPO Indonesia tertekan sampai 65 persen dari harga Roterdam. Matematikanya adalah bahwa semakin rendah harga CPO tender KPBN maka semakin anjlok harga TBS Petani,” jelas Gulat.
Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim mengungkapkan bahwa kebijakan DMO dan DPO adalah untuk mengamankan pasokan minyak goreng di dalam negeri.
"Kalau DMO dilepas liar lagi naik [harga minyak goreng], biarin aja harga turun, DMO tetap ada," ucap Isy saat ditemui di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (5/7/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel