Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas publik merasa harga harga minyak goreng masih kurang terjangkau dan langka. Di sisi lain, mereka percaya Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus mafia minyak goreng.
Temuan tersebut berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik yang dirilis pada hari ini, Senin (11/7/2022). Indikator Politik melakukan survei nasional pada 16 sampai 24 Juni 2022 dengan jumlah responden mencapai 1.200 orang. Survei mempertanyakan sejumlah isu, salah satunya terkait minyak goreng.
Saat ditanya mengenai kelangkaan minyak goreng, 71,6 persen responden menyatakan minyak goreng masih langka. Sedangkan 28,4 persen sisanya menjawab sebaliknya.
Ketika ditanya mengenai harga minyak goreng saat ini, 58,3 persen responden merasa kurang terjangkau, 17 persen lainnya bahkan merasa tidak terjangkau sama sekali. Sedangkan hanya 22,9 persen yang merasa terjangkau dan 0,4 persen merasa sangat terjangkau. 1,4 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain itu, 71,1 persen responden setuju terhadap kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Namun, 69,7 persen responden menyatakan tidak menerima BLT minyak goreng tersebut. Padahal, 74,3 persen responden merasa berhak menerima BLT minyak goreng.
Di sisi lain, hingga 94,6 persen responden mendukung terhadap sikap Presiden Jokowi mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus mafia minyak goreng. Sejalan dengan itu, 77,6 persen responden juga merasa Kejagung dapat menuntaskan kasus korupsi minyak goreng.
“Mayoritas masih merasa kesulitan mengakses minyak goreng meski mengalami penurunan dibanding temuan sebelumnya. Mayoritas warga juga masih merasa harga minyak goreng masih kurang terjangkau, sehingga mayoritas juga merasa bahwa keluarganya berhak menerima BLT minyak goreng,” tulis kesimpulan survei tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel