Bisnis.com, BALI – Untuk memastikan pembayaran lintas negara yang mudah di akses, negara tergabung dalam G20 diimbau untuk meningkatkan kerja sama.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pembayaran lintas batas negara atau cross border payment masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.
“Untuk itu, kerja sama ini perlu diperkuat mengingat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022).
Perry menambahkan bahwa peningkatan digitalisasi juga terjadi di sistem pengiriman uang atau remitansi, perdagangan ritel, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, lanjutnya, sistem digitalisasi sistem pembayaran telah menjadi agenda global sehingga pada delegasi G20 menetapkan isu tersebut sebagai salah satu topik yang dibahas dalam presidensi tahun ini.
“Inisiatif pembayaran lintas batas adalah salah satu prioritas dan agenda dalam presidensi dan dalam aspek ini, kami sudah sepakat untuk memajukan pembayaran lintas batas negara.”
Perry menjelaskan bahwa inisiatif untuk mendorong cross border payment juga memperhatikan pembangunan, upaya konektivitas sistem pembayaran, serta harmonisasi standar penerapan. Hal ini tentunya dipantau langsung oleh Financial Stability Board (FSB).
Terkait perkembangan cross border payment, Perry Warjiyo mengatakan kerja sama regional di 5 negara Asia Tenggara terkait dengan implementasi transaksi pembayaran lintas negara, ditargetkan berlangsung pada November mendatang.
Perry menuturkan inisiatif 5 negara Asean ini mencakup kerja sama pindai cepat atau QR Cross-border, fast payment, dan transaksi mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia.
“Kami akan bekerja sama dan menargetkan pada November mendatang, para pemimpin bank sentral kelima negara bakal menandatangani nota kesepahaman. Ini adalah visi singkatnya,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel