Usai Pamit ke Jokowi, Ketua OJK Wimboh Bicara Scarring Effect Ekonomi di Bali

Bisnis.com,14 Jul 2022, 19:21 WIB
Penulis: Dionisio Damara
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso di Bali./Istimewa.

Bisnis.com, BALI – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso hadir dalam acara sampingan atau side event G20 di Bali. Kunjungan ini dilakukan setelah Wimboh bersama jajaran komisioner lainnya menemui Presiden Joko Widodo, kemarin.

Wimboh hadir di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Kamis (14/7/2022) sekitar pukul 13.00 WITA. Mengenakan setelan jas hitam, Wimboh hadir bersama Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Dalam forum yang digelar oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Wimboh mengatakan setelah pandemi Covid-19, praktik tata kelola perusahaan semakin penting karena lembaga keuangan perlu menyesuaikan model bisnis di tengah lingkungan yang cepat berubah akibat digitalisasi dan ketatnya persaingan.

“Tidak hanya untuk meningkatkan peluang, lembaga keuangan juga perlu merespons risiko baru yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan iklim,” tutur Wimboh.

Dia menambahkan bahwa seperti yang diketahui, Komite Basel telah merilis makalah konsultatif untuk prinsip manajemen dan pengawasan yang efektif terhadap risiko keuangan. Hal itu berkaitan dengan iklim dan perlakuan kehati-hatian yang diusulkan terhadap aset kripto.

Menurutnya, lembaga keuangan harus mengikuti bisnis, risiko, dan prinsip aturan yang sama untuk memitigasi risiko yang disebabkan oleh digitalisasi. Untuk itu, forum tersebut dinilai Wimboh menandai langkah penting dalam bidang tata kelola.

“Ketika ekonomi global secara bertahap pulih dari pandemi, penting bagi kita untuk membangun kembali bersama dan lebih kuat. Ini berarti kita perlu memastikan scarring effect dapat diminimalkan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya.

Selain itu, kata Wimboh, forum tata kelola perusahaan ini turut menandai langkah penting dalam pembahasan mengenai penggabungan isu-isu, seperti keberlanjutan dan teknologi digital ke dalam prinsip-prinsip G20 dan OECD yang direvisi.

“Sebagai anggota aktif komite tata kelola perusahaan OECD, OJK juga senang menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan ini dan berharap bahwa prinsip-prinsip G20 dan OECD yang direvisi akan segera diselesaikan.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Anggara Pernando
Terkini