Bisnis.com, BALI – Pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Negara G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 15 – 16 Juli 2022 berakhir tanpa adanya pernyataan bersama atau komunike.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan bahwa pernyataan bersama tidak terwujud karena dari 14 paragraf dalam dokumen G20 Chair’s Summary, terdapat 2 paragraf yang tidak menemui titik kesepakatan.
“Banyak kemajuan pembahasan di dalam paragraf 3 sampai dengan 14. Sementara 2 paragraf [yang tidak disepakati] berkaitan dengan perang, ekonomi global, dan beberapa aspek dari ketahanan pangan,” ujar Perry dalam konferensi pers, Sabtu (16/7/2022).
Dokumen G20 Chair’s Summary menyebutkan banyak anggota sepakat pemulihan ekonomi global telah melambat dan menghadapi kemunduran besar akibat perang Rusia-Ukraina. Hal ini membuat mayoritas anggota menyerukan penghentian perang.
Namun, salah satu anggota G20 menyatakan sanksi yang diberikan telah menambah tantangan yang ada, sehingga membuat gangguan rantai pasok serta melambungkan harga komoditas dan energi. Kondisi itu berujung pada peningkatan inflasi dan risiko kerawanan pangan.
Sementara itu, mayoritas anggota sepakat ada peningkatan kerawanan pangan dan energi, yang dirasakan oleh kelompok rentan. Beberapa juga menyatakan keprihatinan tentang ketersediaan pupuk yang berpotensi memperburuk krisis pangan.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menambahkan bahwa di antara negara yang hadir dalam forum tersebut, masih ada pandangan serta pendirian yang belum bisa direkonsiliasi. Terutama terkait dengan situasi ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina.
“Kebanyakan paragraf didukung banyak negara, tapi hanya 2 paragraf yang memiliki perbedaan dan merefleksikan tidak bisa direkonsiliasi,” ujarnya.
Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan antar negara G20, salah satunya pada pembahasan isu kesehatan global, yaitu pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF).
Dia menjelaskan negara G20 sepakat bahwa pembentukan FIF adalah hal yang mendesak untuk membangun arsitektur kesehatan global sebagai respons pandemi, sehingga dapat dipastikan pembiayaan memadai dan berkelanjutan untuk pemulihan pasca pandemi.
“Namun dalam komunikasi ini atau kita sebut sebagai chair summary, sebagian besar paragraf sebenarnya mendukung atau setuju,” tutur Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel