Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi program digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah sebagai game changer dalam upaya pencegahan korupsi.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa digitalisasi pengadaan yang dilakukan lewat e-Katalog, baik lokal, nasional, maupun sektoral, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terbukti mampu menangkal ulah oknum pemburu rente.
"Selain itu juga mampu meningkatkan pemerataan ekonomi untuk pulih dan bangkit lebih kuat sesuai arahan Presiden [Jokowi]," katanya dalam audiensi dengan jajaran LKPP di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (10/8/2022).
Presiden Jokowi sendiri, kata Jaleswari, terus memantau proses kemajuan digitalisasi pengadaan barang dan jasa ini.
Jaleswari, yang juga anggota Tim Pengarah Stranas Pencegahan Korupsi, menjelaskan bahwa digitalisasi ini efektif untuk menekan korupsi. Pasalnya, hampir seluruh prosesnya dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel berbasis sistem. Hal ini juga akan mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap.
"Selain itu, hampir semua barang jasa sudah masuk di dalam katalog sehingga harganya bersaing dan dapat mencegah kemahalan harga barang jasa dan meningkatkan efisiensi belanja," ungkap Jaleswari.
Lebih lanjut, kedua hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yakni untuk semaksimal mungkin mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah, terutama untuk peningkatan produk dalam negeri (PDN).
Masih terkait peningkatan PDN, Abdullah Azwar Anas selaku Kepala LKPP mengatakan bahwa satu juta produk lokal dan UMKM telah ditargetkan untuk masuk dalam daftar katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hingga Agustus 2022, sambungnya, sudah terdapat 503.000 produk yang terdaftar dalam e-katalog dan 689.000 produk di dalam aplikasi BeLa Pengadaan LKPP, dengan lebih dari 297.000 penyedia barang adalah pelaku UMKM.
"Upaya ini harus terus ditingkatkan sesuai arahan Presiden, dengan perluasan cakupan konsolidasi pengadaan serta peningkatan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, terutama dari kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah yang memiliki alokasi pengadaan barang jasa dengan jumlah dan volume yang besar," ungkap Abdullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel