Waduh! Konstruksi Proyek IKN Mundur ke September

Bisnis.com,11 Agt 2022, 15:29 WIB
Penulis: Muhammad Ridwan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi, dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan baru akan memulai konstruksi untuk sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya baru akan mengejar penandatanganan kontrak untuk sejumlah proyek yang telah ditenderkan hingga akhir Agustus 2022.

Kendati demikian, Basuki menegaskan dimulainya proses konstruksi dari kontrak yang telah ditenderkan pada September masih sejalan dengan target pembangunan IKN karena pelaksanaan kontrak dilakukan secara tahun jamak atau multiyears contract hingga 2024.

“Tanda tangan kontrak [akhir Agustus]. Habis itu langsung konstruksi. Iya [September],” kata Basuki di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Basuki mengatakan hingga saat ini baru terdapat dua kontrak yang telah selesai proses tendernya. Pada bulan yang sama, sejumlah paket proyek jalan tol juga akan selesai proses tendernya.

Dia mengungkapkan, proses penandatanganan kontrak dari tender yang sudah selesai masih menunggu Kementerian Keuangan untuk memasukkan anggaran tersebut ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

“Saya kira DIPA-nya bu menteri keuangan sudah setuju, sudah ada, semua sudah ada uangnya, lagi ditelaah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk pembangunaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mencapai Rp43,7 triliun selama 2022-2024.

Dia mengatakan anggaran tersebut diperlukan hanya untuk pembangunan oleh Kementerian PUPR. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan yang dilakukan beberapa bagian dari PUPR misalnya Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Perumahan.

"Ini baru dari PUPR, kita sampai 2024 butuh dana Rp 43 triliun ini untuk kita saja," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Fitri Sartina Dewi
Terkini