Menteri PUPR: Tidak Ada Proyek Pembangunan Baru, Kecuali Perintah Presiden

Bisnis.com,16 Agt 2022, 19:25 WIB
Penulis: Muhammad Ridwan
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek infrastruktur milik salah satu BUMN Karya di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menjamin seluruh proyek pembangunan infrastruktur dapat selesai pada 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak akan memulai pembangunan baru sejak tahun ini hingga 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencontohkan untuk proyek pembangunan bendungan, pemerintah hanya akan menyelesaikan sebanyak 61 bendungan yang telah tercatat sebagai proyek yang akan selesai hingga 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak akan memulai pembangunan baru di luar dari daftar tersebut.

Pasalnya, dari seluruh 61 bendungan yang sudah masuk dalam daftar tersebut saja misalnya, masih terdapat sejumlah bendungan yang berpotensi bergeser penyelesaiannya ke 2025.

"Bagaimana menjamin 2024 selesai itu sudah ada strateginya, tidak ada pembangunan baru kecuali perintah presiden," ujarnya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Sementara itu, untuk pembangunan jalan tol, pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra hingga 2024 mendatang. Penyelesaian proyek JTTS akan difokuskan pada titik-titik yang akan menjadi tulang punggung.

Basuki menjelaskan, penyelesaikan pekerjaan paling tidak harus bisa rampung dari satu pintu ke pintu yang lainnya agar jalan tol tersebut masih dapat dioperasikan. Untuk itu, pihaknya akan mengerem untuk memulai pembangunan ruas baru pendukung JTTS.

"Ada strategi-strategi itu yang harus kita monitor ketat betul, mudah-mudahan dapat kita selesaikan dan dapat dimanfaatkan," kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Kahfi
Terkini