Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran Rp13,76 triliun yang diproyeksi dapat menyerap 700 ribu tenaga kerja pada 2023 mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan PKT merupakan program strategis PUPR yang di tahun ini telah menyerap 330 ribu tenaga kerja meliputi berbagai proyek pembangunan.
"Kami sampaikan bahwa dalam rangka pembangunan ini juga PUPR membuka lapangan kerja pada saat sekarang ini, ada padat karya sebesar Rp13,76 triliun yang direncanakan untuk menyerap minimum 700 ribu tenaga kerja," kata Basuki dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, dikutip Selasa (16/8/2022).
Meski target dan realisasi penyerapan tenaga kerja masih cukup jauh, Basuki optimistis PKT dapat dilanjutkan bahkan ada kemungkinan untuk diperbesar. Dengan begitu, PUPR dapat menyalurkan uang ke masyarakat melalui pelaksanaan program tersebut.
Basuki menyebutkan sejumlah PKT yang dapat menyerap tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam pengerjaan P3TGAI, OP Irigasi & Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, hingga PISEW.
"Kalau sehari dia mendapatkan Rp125 ribu, minimal mereka bekerja sekitar 1,5-2 bulan. Sehingga sekitar Rp3 juta mereka mendapat uang untuk bisa menjaga daya beli masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Basuki menerangkan bahwa amanah yang diberikan kepada PUPR saat ini tidak hanya untuk membelanjakan uang negara untuk mebangun fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja.
Sehingga, ia mendorong pihaknya untuk dapat mempercepat pembelanjaan untuk pembangunan. Menurutnya, semakin cepat maka uang semakin mudah mengalir ke masyarakat untuk menjaga ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, untuk menggerakan ekonomi lainnya, Basuki optimistis lewat sektor perumahan maka akan ada 174 turunan industri yang ikut tergerak, seperti porselen, pasir, papan, paku, bahkan benda yang sudah jadi, misalnya rice cooker, kulkas, semua ikut tergerak.
"Termasuk untuk TKDN yang sekarang untuk menggerakan UMKM. Jadi ini tugas kami yang harus segera kita lakukan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel