Bisnis.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melanjutkan kontribusi dalam penyediaan pendanaan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu, pihaknya masih akan berperan sebagai fiscal tools untuk meringankan beban fiskal pemerintah lewat membantu 25 persen porsi pendanaan KPR FLPP.
"Sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. Ini juga merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/8/2022).
Sebagai gambaran, SMF bergiat dalam pembiayaan sekunder perumahan. Mekanismenya, SMF menggunakan bank maupun lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur. SMF akan mengakomodasi pendanaan buat para lembaga keuangan bersangkutan yang mengakomodasi produk KPR FLPP buat nasabahnya.
Ke depan, SMF berupaya terus memperbesar kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah mendorong pemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Terlebih, semua upaya ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekadar informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut.
Dana APBN ini disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun, serta kepada SMF sebesar Rp2 triliun. Sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF, dan dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF.
Sampai dengan Juni 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 49,78 persen dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"SMF akan terus berperan membantu pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP, serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh mayarakat melalui berbagai skema baik itu berupa kebijakan maupun skema kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.
Menkeu menekankan bahwa selama ini APBN telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya yaitu untuk menolong masyarakat berpendapat rendah agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini 200.000 unit rumah.
Sebagai informasi, KPR FLPP sendiri merupakan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini memiliki angsuran tetap selama 20 tahun.
Sejak dimulai pada 2010 hingga Juni 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan nilai FLPP yang disalurkan mencapai Rp97,44 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel