Anies Dapat SP2 dari KOPAJA, Ini Tanggapan Wagub DKI

Bisnis.com,23 Agt 2022, 14:52 WIB
Penulis: Pernita Hestin Untari
Anies dapat surat peringatan (SP) 2 dari KOPAJA karena dinilai gagal atasi 9 masalah Jakarta ini. Wagub pun memberikan respons. JIBI/Bisnis-Pernita Hestin Untari

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) yang memberikan Surat Peringatan 2 (SP2) ke Gubernur Anies Baswedan pada hari ini, Selasa (23/8/2022).

Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati segala aspirasi masyarakat. 

"Kami menghormati pendapat, masukan, rekomendasi, usulan, bahkan kritik. Kami menghormati semua, yang penting kami, Pemprov DKI bersama teman-teman DPRD menyusun program, RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah] bersama, disahkan dan dilaksanakan bersama-sama," kata Riza Patria di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, (23/8/2022). 

Riza Patria juga menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah di DKI Jakarta tidak seperti membalikkan tangan. Menurutnya, beberapa masalah tidak selesai hanya dalam satu periode pemerintahan saja. 

"Semua tiba-tiba macet, selesai dalam satu periode, tidak mungkin ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin. Tapi kita lihat transportasi kita membaik tidak? Kan jelas. Ada penambahan enggak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan," paparnya. 

Riza Patria juga memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta terus berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan transportasi umum dengan energi terbarukan. 

"Bahkan kita sudah seperti kota-kota lainnya, sudah berpindah ke bus elektrik. Itu kan satu terobosan yang luar biasa. Jadi kita ingin sejajar dengan kota-kota di negara lain," ungkapnya. 

Adapun sembilan permasalahan DKI Jakarta yang menjadi rekomendasi KOPAJA untuk segera diselesaikan, antara lain: 

  1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
  2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
  3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
  4. Ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
  5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
  6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
  7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta
  8. Belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya
  9. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi disabilitas 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Aprianus Doni Tolok
Terkini