Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa subsidi energi dan kompensasi sebesa Rp502,4 triliun akan habis dalam waktu dekat, jika tidak terdapat tindakan tertentu terhadap kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dia menegaskan kepada para anggota DPD RI bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, tetapi saat ini tantangannya adalah kuota BBM bersubsidi akan segera habis. Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.
"Pertanyaannya, [subsidi] mau nambah atau enggak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?" kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Saat, kata dia, ini tingkat konsumsi BBM sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Sri Mulyani menjelaskan bahwa ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp502 triliun, terdapat penetapan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi.
Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter. Nyatanya, pada Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kilo liter atau 73 persen dari kuota. Lalu, jatah Solar telah telah terpakai 9,88 juta kilo liter atau 65 persen dari kuota tersedia.
Menurutnya, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Dia menyatakan bahwa Solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat.
“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter [pertalite] habis. Jika [tren] ini diikuti, akhir September 2022 habis [kuota] untuk Pertalite,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun.
Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel