Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani berpendapat angka ideal anggaran sebesar Rp900 miliar, atau tiga kali lipat dari anggaran saat ini, yakni Rp300 miliar per tahun.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini kucuran dana dari pemerintah kepada BP2MI sebesar Rp300 miliar, dan 54 persen dari dana tersebut habis digunakan untuk gaji pegawai. Artinya untuk melaksanakan program untuk PMI, sangat minim dana yang tersedia.
“Saat ini BP2MI hanya mendapatkan Rp300 miliar, kami sudah mengajukan penambahan jadi Rp900 miliar. Idealnya Rp900an miliar, kalau Rp900 miliar, semua tanggung jawab, tidak hanya penempatan, pelindungan bisa kami cover,” ujarnya usai melepas 470 PMI Korea Selatan di Hotel EL Royale Jakarta, Senin (29/8/2022).
Benny memberi contoh, pada proses pelindungan PMI, pihaknya membutuhkan dana dalam mencegah pengiriman PMI illegal, salah satunya untuk memberikan akomodasi dan proses pemulangan calon PMI.
“Saat melakukan pencegahan, kami harus menampung orang-orang yang digerebek, kalau ditampung itu mereka kan butuh makan minum, peralatan mandi, pemulangan kan juga membutuhkan biaya,” lanjutnya.
Contoh lainnya pada masa awal penempatan PMI di Korea Selatan di masa pandemi Covid-19, pekerja harus menjalani karantina di negara penempatan dan harus membayar sekitar Rp14 juta. Padahal bila mengacu Pasal 30 ayat 1 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jelas menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
“Kami punya kebijakan, lucu yang menempatkan negara, tapi biaya dibebankan ke mereka. Negara ini harus hadir, kami [BP2MI] nggak punya uang, hanya gagasan, untunglah kami ketemu dengan Pak Menko [Airlangga Hartarto],” lanjutnya.
Usai curhat kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, BP2MI mendapatkan Rp55 miliar dari dana PC PEN untuk proses pelaksanaan penempatan PMI ke Korea Selatan 2022.
Hal yang menjadi permasalahan, lanjut Benny, dana tersebut hanya tersedia di tahun ini dan tidak akan ada lagi sumber dana PEN di tahun depan. Untuk itu, Benny berharap dari usulan penambahan dana tersebut dapat terwujud di 2023.
“Tahun depan nggak ada PEN bagaimana, maka itulah Pak Airlangga berpikir maka diajukan lagi ke pemerintah, agar kami dapat anggaran, minimal kalau belum dapat semua, kami dapat dana untuk prelim lima hari dan pelepasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga menyebutkan bahwa kontribusi remitansi PMI sebesar US$9,8 miliar atau sekitar Rp159,6 triliun, menjadikan sektor PMI salah satu penghasil devisa yang harus terus didorong negara.
“Tugas dari Pak Benny ini besar sekali. Selain Korea, banyak penempatan G to G yang akan dibuka, seperti Jerman, Polandia, Jepang, dan sebagainya. Karena program G to G milik pemerintah, maka negara wajib membiayai. Tahun depan, pagu indikatif sudah disampaikan Presiden kepada DPR, wajar jika anggaran BP2MI ditambahkan. Kami mendukung anggaran untuk BP2MI,” pungkasnya, Senin (22/8/2022).
Sementara hingga hari ini, 29 agustus 2022, Benny memaparkan total penempatan pekerja untuk Korea Selatan oleh BP2MI sudah di angka 6.348 khusus untuk sektor manufaktur dan fishing.
Sementara total keseluruhan selama 2022, terhitung sejak 1 Januari hingga 29 Agustus, telah mencapai 98.529 penempatan, melebihi jumlah total penempatan selama 2021, yakni 72.000 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel