Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha mengeluhkan terkait masih sulitnya ekspor Indonesia ke Eropa Timur. Pasalnya, tarif ekspor ke negara-negara tersebut kerap dikenakan tarif tinggi sekitar 15-20 persen.
Hal tersebut dikeluhkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat Rakornas Apindo di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
“Kemudian soal sebenarnya potensi ekspor sangat tinggi tapi kita mempunyai masalah di dalam itu terkait barrier. Jadi kita dikenakan sekitar 20 persen 15 persen tarif ke Eropa Timur, dan negara lainnya. Namun, dari Malaysia Thailand itu tidak ada. ini perlu approach dari pemerintah agar kita bisa kompetitif,” ujar Ary.
Dia melanjutkan, banyak pengusaha akibat kendala tersebut akhirnya mengekspor lewat negara seperti Thailand dan Malaysia. “Banyak teman teman ekspor harus lewat Thailand atau Malaysia agar bisa ekspor ke Eropa Timur. Ini saya harapkan jadi perhatian dari pemerintah,” tuturnya.
Selain itu, Ary juga menyayangkan masih tingginya biaya distribusi yang dialami pengusaha. Padahal, kata dia, pembangunan infrastruktur terus digenjot pengusaha.
“Biaya dari Lampung ke Jakarta lebih mahal dibandingkan dari RRC ke Indonesia. Kita mempunya cost produksi yang sangat cukup tapi kita mempunyai cost distribusi yang sangat tinggi,” ungkap mantan Ketum Kadin Lampung itu.
Dengan biaya distribusi tinggi, Ary menjelaskan bahwa ekonomi digital yang digadang-gadang sebagai potensi ekonomi besar di masa depan Indonesia pun terancam.
“Ini yang menjadi permasalahan. Kemudian dengan transformasi digital memang sangat dibutuhkan tapi bisa merugikan kita jika cost distribusinya tinggi. Ini akan kalah bersaing dan yang luar akan masuk ke kita,” ungkapnya.
Merespons hal itu, Luhut yang hadir secara daring memastikan hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Dia pun mengundang Apindo untuk berdiskusi dengannya di Kemenko Marves.
“Shinta [Wakil Ketua Apindo] tolong nanti kita bertemu bersama-sama selama 1,5 jam di kantor saya untuk membahas ini agar ketemu jalan keluar,” ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel