Bisnis.com, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dia menjelaskan, pembaruan data tersebut yang akan menjadi acuan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun, data yang awalnya diperbarui sekali dalam setahun, kini disebut telah diperbarui setiap bulan.
“Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial,” katanya lewat rilisnya, Rabu (31/8/2022)
Dia melanjutkan, upaya ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) sosial bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya, BLT pengalihan subsidi BBM dengan nominal Rp600.000 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekadar informasi, Jokowi meluncurkan tiga bentuk bansos. Pertama, BLT pengalihan subsidi BBM yaitu Rp600.000 kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp12,4 triliun rupiah.
Kedua, bantuan Rp600.000 untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.
Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya dengan total anggaran Rp 2,17 triliun.
Abraham pun menyinggung salah satu upaya bantuan sosial ini juga didorong lantaran krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energy sehingga pemerintah memang berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan.
"Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.
Abraham juga melanjutkan bahwa pemerintah di berbagai negara tidak menginginkan adanya kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk pemerintah Indonesia.
Penyebabnya, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.
“Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel