Suharso Lengser dari Ketum PPP, KIB Terancam Bubar?

Bisnis.com,06 Sep 2022, 09:00 WIB
Penulis: Surya Dua Artha Simanjuntak
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada acara silaturahmi di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyebut pelengseran Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengancam soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sebagai informasi, partai politik yang tergabung dalam KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan PPP. KIB sudah dideklarasikan pada pertengahan Mei lalu.

“Pemecatan Suharso ini juga akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi,” ujar Ahmad lewat keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).

Ahmad memprediksi PPP berpeluang keluar dari KIB untuk bergabung dengan koalisi lain yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyal PPP. Apalagi, lanjut Ahmad, PPP sekadar hanya jadi pelengkap di KIB.

Dia mengingatkan, pada Pemilu 2019, PPP merupakan salah satu partai politik yang elektabilitasnya menurun akibat adanya spit ticket voting atau ketika basis pemilih PPP memilih kandidat yang tak didukung PPP.

Menurut Ahmad, fenomena tersebut terjadi karena dukungan elite PPP terhadap pasangan calon presiden pada 2019  tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyalnya.

“Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52% saja, atau hanya 0,52% di atas ambang batas parlemen,” ujarnya.

Pengalaman 2019 bisa membuat pimpinan PPP yang baru memutuskan keluar dari KIB dan bergabung dengan koalisi yang lebih sesuai dengan karakter basis pemilihnya.

Ahmad melanjutnya, jika pelengseran Suharso dari jabatannya berlanjut ke konflik internal, PPP semakin terancam di ajang Pemilu 2024 sebab para kader partai tak akan bekerja secara optimal. Oleh sebab itu, lanjutnya, harus ada langkah cepat mitigasi oleh pimpinan PPP.

“Jika kondisi itu dibiarkan, ancaman degradasi parliamentary threshold 4 persen akan membayangi PPP. Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” ucap Ahmad.

Sebelumnya, pada Senin (5/9/2022), Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP menetapkan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP menggantikan Suharso untuk sisa masa bakti 2020 - 2025.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengklaim pergantian ketum PPP tak akan berpengaruh ke KIB. Apalagi, ungkapnya, selama ini Mardiono merupakan koordinator PPP untuk KIB.

“Pak Mardiono itu adalah koordinator PPP untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketauan lah [tidak akan berpengaruh ke KIB],” ucap Arsul kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Edi Suwiknyo
Terkini