Bisnis.com, AMBON- Pelaku usaha di Maluku mendesak Pemerintah menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung ikan nasional atau LIN.
Ketua Badan Pengurs Daerah (BPD) Maluku Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Azis Tunny mengatakan bahwa pihaknya mendorong program LIN serta pembangunan Ambon New Port bisa direalisasikan oleh Pemerintahan Joko Widodo.
“Potensi perikanan di Maluku cukup besar. Tiga WPP [wilayah pengelolaan perikanan] di Maluku yakni Laut Arafura, Seram dan Banda berkontribusi lebih dari 35 persen pendapatan negara dari sektor perikanan nasional,” terangnya kepada Bisnis, Selasa (13/9/2022).
Dia melanjutkan, saat ini pelaku usaha di daerah itu kesulitan untuk mengembangkan sektor perikanan yang kemudian memberikan dampak ke PAD dan pembangunan di daerah karena tidak ada program yang lebih berpihak pada daerah kepulauan. Misalkan, ada pembatasan 12 mil laut yang menghambat pergerakan nelayan lokal, kemudian ada pembatasan bobot kapal di mana bobot di atas 30 GT harus mendapatkan izin Pemerintah Pusat.
“Hal-hal seperti ini bagi kami tidak adil bagi daerah karakter kepulauan. Untuk itu kami dorong ke depan kebijakan Maluku sebagai LIN lebih difokuskan dalam program kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan LIN berkaitan dengan pengembangan kawasan timur Indonesia. LIN, tuturnya, akan menjadikan Maluku sebagai sentra ekonomi baru untuk kawasan itu. Jika telah menjadi sentra perekonomian baru, maka menurutnya keberadaan pelabuhan baru mutlak diperlukan lantaran Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon saat ini dinilai tidak mumpuni untuk mendukung ekspor perikanan, di samping akan memberikan efek ekonomi lainnya bagi penduduk di daerah itu.
“Kapasitas pelabuhan saat ini terbatas. Fungsi pelabuhan yang ada saat ini juga gabung antara barang dan penumpang. Ini perlu ada pengembangan di tempat baru. Ini sejalan dengan visi Presiden agar pola pembangunan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Pusat sanggup membiayai pembangunan Ambon New Port yang bernilai Rp6 triliun. Jumlah itu tuturnya, sangat kecil dibandingkan APBN yang mencapai Rp3.500 triliun.
“Jumlah Rp6 triliun untuk membangun sesuatu yang berikan dampak ekonomi yang sangat besar, masih memungkinkan untuk menggunakan APBN,” paparnya.
Lalu, bagaimana dengan kondisi pengiriman ikan dari Maluku? General Manajer (GM) Terminal Petikemas (TPK) Ambon, I Nengah Suryana Jendra menyebutkan bahwa produk laut dan perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikirim melalui laut baik antarpulau maupun ke negara lain.
Mayoritas produk laut itu adalah ikan yang pengirimannya dilakukan melalui container reefer sehingga TPK menyediakan reefer station yang sekarang ini telah mencapai sebanyak 88 plug yang sampai sekarang masih sangat dinilai memadai untuk mengakomodir volume barang dari pelabuhan Ambon.
“Untuk produk laut dan perikanan, TPK sangat menfukung dengan memberikan privilege berupa diskon tarif kepada eksportir ikan khusus kepada eksportir yang mendatangkan petikemas kosong dari Surabaya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel