Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa hukum sekarang ini, era kepemimpinan presiden Jokowi, dijalankan secara tebang pilih.
Seperri diketahui bahwa saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo, termasuk institusi penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Menurut AHY, kini lembaga hukum sudah tak berlaku secara netral dan profesional. Akibatnya, ketidakadilan kini menjadi masalah yang serius.
"Menguatnya rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke atas; tajam ke lawan, tumpul ke kawan," ujar AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/2022).
Dia menilai kini suara kritis rakyat sering dibungkam. Sejalan dengan itu, lanjutnya, banyak masyarakat yang takut bersuara.
AHY mengingatkan negara tak boleh mengintimidasi rakyatnya. Apalagi, jelasnya, negara mengkriminalisasi rakyat sendiri yang kritis.
"Indonesia untuk semua, bukan hanya mereka yang punya kuasa, uang," jelas AHY.
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh kadernya untuk memperbaiki berbagai masalah penegakan hukum yang ada. Bahkan, menurutnya, Indonesia perlu Demokrat.
"Setelah Rapimnas, gelorakan perubahan dan perbaikan," ujar AHY kepada kadernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel