Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) akan meminta persetujuan aksi penambahan modal melalui mekanisme rights issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pekan depan, atau 23 September 2022.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia ini bersiap melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I sebanyak-banyaknya 6 miliar saham.
Emiten bersandi saham BRIS tersebut mematok nilai nominal saham baru yang bakal diterbitkan sebesar Rp500 per saham, sementara harga pelaksanaan diumumkan kemudian.
Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, perseroan berharap rights issue dapat dilaksanakan pada kuartal IV/2022.
Melalui aksi korporasi ini, rasio kecukupan modal perseroan diperkirakan semakin tangguh. Pada saat bersamaan penguatan modal juga diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja pembiayaan BRIS.
Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho menuturkan rights issue tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekuitas perseroan, sehingga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) dapat mencapai di atas 20 persen hingga akhir 2025.
Cahyo juga mengatakan suntikan modal ini juga akan mendukung ekspansi pertumbuhan BSI, baik secara organik maupun anorganik. Hingga 2025, BSI memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan dengan compound annual growth rate (CAGR) berada di atas 15 persen.
Dia menyampaikan seluruh dana yang diterima dari rights issue, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham baru, akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan guna mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.
“Dengan rencana rights issue ini, BSI akan memiliki kecukupan modal yang baik dengan CAR dapat tetap terjaga di kisaran 20 persen dan penambahan probability yang optimal bagi pemegang saham dengan proyeksi dan return on equity [ROE] di atas 20 persen dalam waktu menengah hingga jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rights issue BRIS bertujuan memenuhi aturan free float atau saham publik dan ekspansi bisnis perseroan. Sebagaimana diketahui, batas minimal saham publik yang beredar adalah 7,5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel