Bisnis.com, JAKARTA - Layanan kredit score menjadi semakin menarik bagi industri keuangan berbasis digital. Tidak ketinggalan, sejumlah raksasa seperti entitas GOTO yakni Tokopedia hingga Grup Djarum ramai-ramai merambah bisnis ini.
Direktur Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani menilai tumbuhnya para pemain alternative credit scoring sebenarnya sejalan dengan tingginya kebutuhan atau permintaan akan informasi perkreditan dari para lembaga keuangan. Bisnis ini dibutuhkan oleh perbankan konvensional, bank digital, multifinance, penyedia jasa bayar tunda (paylater), sampai teknologi finansial (tekfin) di bidang pinjam-meminjam dana secara daring alias pinjaman online (pinjol).
"Maka dari itu kami melihat credit score inovatif itu semakin penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk pelaku UMKM dan individu di sektor informal. Mereka ini biasanya belum punya riwayat kredit, bahkan terkadang rekening bank pun tidak punya. Nah, entitas penilai yang bisa menilai dari digital track record harapannya bisa membantu mereka," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (19/9/2022).
Sebagai informasi, berdasarkan data penyelenggara IKD klaster alternative credit scoring tercatat di OJK sampai paruh 2022, jumlahnya mencapai 19 platform, naik ketimbang paruh 2021 yang tercatat sejumlah 16 platform.
Beberapa pemain dengan nama besar yang baru terdaftar pada akhir tahun lalu, salah satunya Vscore atau VICI (PT Verifikasi Informasi Credit Indonesia) besutan GDP Venture dan Blibli, atau secara umum terafiliasi Grup Djarum.
Ada lagi, SDB Score alias PT Semangat Digital Bangsa milik Tokopedia yang telah tercatat pada Februari 2019, yang terkini baru saja di-branding ulang dengan nama Tokoscore.
Selain itu, platform tekfin pendanaan bersama (P2P lending) senior, Investree pun telah mencatatkan lini bisnis innovative credit scoring miliknya ke IKD OJK dengan nama AIforesee. Baru-baru ini, platform P2P lending khusus pelaku usaha mikro wanita, Amartha menyusul dengan meluncurkan platform Ascore AI alias Ascore.ai, namun belum tercatat di IKD OJK.
Ke depan, Triyono mengungkap pihaknya memang tengah menggodok aturan main buat para pemain penyedia jasa informasi perkreditan alternatif. Salah satu bocorannya, yaitu agar para pemain memiliki peran dan tugas yang berbeda dengan Lembaga Informasi Pengelola Perkreditan (LPIP) konvensional.
Sebagai informasi, LPIP atau biro kredit konvensional memberikan jasa credit score dengan data yang berasal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau yang akrab disapa BI Checking. Oleh sebab itu, penyedia informasi perkreditan alternatif harusnya mengolah sumber data secara inovatif di luar data-data dalam SLIK.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mulai merancang aturan yang lebih jelas, terutama agar para platform ini punya perbedaan dengan LPIP. Kemudian, aturan main harapannya mengoptimalkan para platform ini agar jangan sampai keluar dari lingkup usahanya," tambah Triyono.
Misalnya, jangan sampai para platform penyedia informasi perkreditan alternatif terlibat jual-beli data pribadi 'metah' milik konsumen. Selain itu, OJK pun tengah menggodok bagaimana menerapkan sistem pengawasan yang bisa menjaga standar akurasi penilaian kredit tetap terjaga.
"Karena OJK juga berharap para pemain credit score alternatif itu penilaiannya semakin akurat ke depan. Mereka ini punya peran sebagai pendukung industri jasa keuangan, jadi jangan sampai justru lembaga keuangan yang memakai jasa mereka malah nantinya dirugikan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel