Bupati Sumedang Minta Serapan PBB Pembebasan Lahan Cisumdawu Dioptimalkan

Bisnis.com,22 Sep 2022, 15:35 WIB
Penulis: Dea Andriyawan
Foto udara ruas Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 3 di daerah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/4/2022). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal menyerap pendapatan asli daerah (PAD) untuk lebih inovatif, kreatif dan mengetatkan pengawasan.

"Harus kita kejar, man to man marking," kata Dony, di Kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (22/9/2022).

Menurutnya, pajak dan retribusi sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Pasalnya, keduanya merupakan sumber anggaran untuk melakukan pembangunan di daerah.

"Saya minta SKPD agar lebih kreatif dan inovatif lagi sehingga melibatkan lintas sektoral untuk mencapai target," imbuhnya.

Hal tersebut penting kata Dony dilakukan di sisa tahun anggaran 2022 yang menyisakan 3 bulan untuk mengakselerasi PAD yang baru tercapai 61 persenan.

"[SKPD] Yang sudah [tercapai target] saya minta untuk dipertahankan dan ditingkatkan, bahkan bisa over target," imbuhnya.

Sementara itu, bagi SKPD yang belum mencapai target ia meminta untuk segera mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

"Yang belum mencapai, temukan apa masalahnya,kenali, pahami dan cari solusi nya dan perbaiki agar target tercapai," imbuhnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dari Bupati adalah sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang targetnya belum tercapai.

Bupati meminta, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk bekerja lintas sektoral dengan menggandeng Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Satpol PP untuk menginventarisasi ke kewilayangan mengawasi soal IMB dan PBB ini.

Selain itu, potensi besar lainnya yakni dari administrasi pembebasan lahan proyek Tol Cisumdawu.

"Ada potensi yang besar, salah satunya jalan tol, jalan tol sudah beroperasi, saya sudah minta untuk terus mengakselerasi agar pembayaran pembebasan tol bisa masuk ke kas daerah, karena ada administrasi yang harus ditempuh, yakni penyerahan aset dari PU ke pengelola, CKJT, dan ini harus kita kejar," imbuhnya.

"Administrasi beres PBB nya masuk ke kami, ini kan daerah harus punya manfaatnya salah satunya dari pajak," tutupnya. (K34)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Ajijah
Terkini