Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai perlu dilakukan pengerukan lumpur di Kali Ciliwung. Alasannya adalah banjir yang belakangan terjadi di beberapa titik merupakan luapan Kali Ciliwung.
"Nanti kita akan susun kembali dan akan kita lakukan, keruk-keruk lumpur yg ada, termasuk di Kali Ciliwung," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/10/2022) malam.
Riza Patria pun mengatakan bahwa program yang dinamakan "Gerebek Lumpur" sejatinya sudah berjalan sejak lama. Pengerukan di Kali Ciliwung juga pernah dilakukan pada 2020.
"Kalau ada sungai daerah yang belum kena, nanti disampaikan saja. Memang ini perlu waktu, karena ini kan jumlahnya banyak sekali yang harus dikeruk," katanya.
Riza Patria juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyiapkan banyak alat berat atau excavator untuk program tersebut. Namun jumlahnya belum memadai karena banyaknya sungai di Ibu Kota.
"Tidak kurang dari 257 [unit], tapi justru masih kurang," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti luapan di Kali Ciliwung yang menyebabkan beberapa wilayah tergenang pada 10 Oktober kemarin. Menurutnya, hal tersebut karena adanya limpahan air yang datang dari hulu.
"Dan ini karena curah hujan di kawasan hulu tinggi, otomatis kapasitas sungai terlampaui. Dan begitu terlampaui melimpah," kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2022).
Kendati demikian, Anies mengatakan bahwa genangan surut dalam waktu kurang dari 6 jam. Dia kemudian menuturkan pentingnya sistem drainase yang menurutnya kapasitasnya masih minim di Ibu Kota.
Anies mengatakan apabila volume air hujan melampaui sungai dan melampaui kapasitas drainase akan terjadi genangan. Misalnya saja sistem drainase di jalan protokol hanya menampung curah hujan 150 milimeter (mm) per hari. Padahal curah hujan yang dialami di Jakarta mencapai 140 mm sampai 180 mm.
"Terjadinya bukan dalam satu hari 180 mm, dalam 2-3 jam jam 180 mm maka otomatis akan terjadi genangan," katanya.
Anies kemudian meminta agar publik tidak hanya fokus dengan terjadinya genangan saja. Namun juga berapa lama surutnya genangan tersebut.
"Di situlah manajemen, kalau jumlah hujannya itu di luar kuasa manusia, tapi kalau manajemen itu tanggung jawab kita. Di Jakarta pakai KPI penanganannya, bila di bawah 100 mm dan banjir berarti ada yang salah bila di atas 100 mm dan ada genangan wajar. Lalu KPI-nya 6 jam. Harus surut," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel